Oleh: Eep Saefulloh Fatah  Kompas, 15 April 2008   Di tengah hiruk-pikuk isu-isu permukaan saat ini, ada baiknya kita justru menengok ke bawah permukaan. Kedatangan tahun 2008 yang akan menjemput 2009 ditandai oleh mengalirnya arus politik besar di bawah permukaan. Marilah kita sebut arus ini sebagai ”musim semi kebijakan populis”. Musim semi kebijakan populis adalah kecenderungan pasang naiknya kebijakan-kebijakan yang memihak orang banyak. Celakanya, sebagaimana tecermin dari namanya, ia hanya menjadi sebuah musim yang pendek. Pemihakan terhadap orang banyak, yang semestinya menjadi karakter semua kebijakan, hanya menjadi tanda-tanda sesaat untuk tujuan tertentu (ad hoc) serta menjadi gejala … Lanjutkan membaca Musim Semi Kebijakan Populis

    Oleh: Emmanuel Subangun   Kompas, 15 April 2008     Sudah pasti pemilu akan digelar pada 5 April 2009, dengan jumlah pemilih sekitar 155 juta dan jumlah partai bertambah 24 lagi dari 115 yang lolos seleksi. Dengan jumlah partai bertambah 30 persen dan jumlah pemilih tak banyak berubah, hanya dua hal yang pasti akan menjadi pusat perhatian: kewiraswastaan (politik) dan pemasaran (politik). Hal-hal itu muncul dari dalil di Indonesia kini bahwa berpolitik setali tiga uang dengan berpartai. Dalil ini mengacaukan asas umum dunia modern karena orang akan cenderung lupa bahwa partai adalah sarana (saja) untuk bermain politik. Dapat … Lanjutkan membaca Pemasaran Partai Politik

    Oleh: JE Sahetapy & Mujahid A Latief  Sindo, 15 April 2008   Perdebatan tentang korupsi sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) atau kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) sempat menjadi perdebatan hangat dalam persada politik dan hukum di Indonesia. Secara akademik perdebatan semacam itu adalah suatu hal yang wajar, sepanjang memiliki dasar argumentasi yang logis, ilmiah,dan—yang paling penting lagi—konsisten. Dengan perkataan lain, dalam keadaan dan kapasitas apa pun pendapat tetap harus dipertahankan, kecuali menemukan argumentasi sebaliknya yang lebih kuat.Aneh jika perubahan itu hanya disesuaikan dengan kepentingan tertentu semata,bukan atas kerangka dan konstruksi berpikir yang ilmiah. Secara yuridis, politik hukum (legal … Lanjutkan membaca Keberadaan Pengadilan Tipikor

    Oleh: Jaleswari Pramodhawardani  kompas, 15 April 2008   Hubungan langsung antara Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau BRR dengan perdamaian Aceh memang tidak ada jika kita hanya mereduksi lembaga ini sebatas wadah distribusi bantuan korban tsunami. Namun, justru inilah letak segala masalah yang tampaknya mulai meledak di Aceh hari-hari ini, sebagai akumulasi kekecewaan bertumpuk-tumpuk yang telah diprediksikan sejak awal. Selama dua pekan ini, koran lokal—yang tak dimuat dalam koran nasional—memberitakan demonstrasi ribuan korban tsunami. Mereka berasal dari daerah Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Jaya serta menolak bantuan pembangunan rumah Rp 2,5 juta dari Rp 15 juta yang dijanjikan … Lanjutkan membaca BRR dan Prospek Damai Aceh