Feeds:
Pos
Komentar

Oleh: Baderi

Kasus Prita Mulyasari menjadi fenomenal. Yah.. kasus ini masuk ke dalam ranah politik. Sebut saja calon presiden RI 2009-20014 Megawati Soekarnoputri rela mengunjungi Prita Mulyasari di LP Tangerang (1) . Ketika berita ditulis pada blog ini, Prita Mulyasari mendapat dukungan lebih dari 10.000 melalui jejaring sosial Facebook (2). Kasus ini mencuat melaui email yang ditulis Prita Mulyasari kebeberapa koleganya. Ternyata dari email inilah pihak Omni merasa dicemarkan nama baiknya. Inilah isi email Prita Mulyasari:

Maubaca.com.- Kasus Prita Mulyasari yang sedang menghangat belakangan ini patut menjadi perhatian bersama disaat kemajuan teknologi bisa menyapa siapa saja. Bermula dari surat pembaca dan email yang tersebar diberbagai millis, kini Prita Mulyasari  ditahan  sejak 13 Mei 2009 di LP Wanita Tangerang, Banten dan harus menghadapi persidangan pidana. Dia dijerat Pasal 27 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Prita digugat oleh RS Omni karena dia mengeluh tentang pelayanan RS itu lewat email.

Inilah isi lengkap email Prita Mulyasari yang dimuat di surat pembaca detik pada Sabtu, 30/08/2008 11:17 WIB dengan judul RS Omni Dapatkan Pasien dari Hasil Lab Fiktif

Jakarta – Jangan sampai kejadian saya ini akan menimpa ke nyawa manusia lainnya. Terutama anak-anak, lansia, dan bayi. Bila anda berobat berhati-hatilah dengan kemewahan rumah sakit (RS) dan title international karena semakin mewah RS dan semakin pintar dokter maka semakin sering uji coba pasien, penjualan obat, dan suntikan.

Saya tidak mengatakan semua RS international seperti ini tapi saya mengalami kejadian ini di RS Omni International. Tepatnya tanggal 7 Agustus 2008 jam 20.30 WIB. Saya dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala datang ke RS OMNI Internasional dengan percaya bahwa RS tersebut berstandard International, yang tentunya pasti mempunyai ahli kedokteran dan manajemen yang bagus.

Saya diminta ke UGD dan mulai diperiksa suhu badan saya dan hasilnya 39 derajat. Setelah itu dilakukan pemeriksaan darah dan hasilnya adalah thrombosit saya 27.000 dengan kondisi normalnya adalah 200.000. Saya diinformasikan dan ditangani oleh dr Indah (umum) dan dinyatakan saya wajib rawat inap. dr I melakukan pemeriksaan lab ulang dengan sample darah saya yang sama dan hasilnya dinyatakan masih sama yaitu thrombosit 27.000.

dr I menanyakan dokter specialist mana yang akan saya gunakan. Tapi, saya meminta referensi darinya karena saya sama sekali buta dengan RS ini. Lalu referensi dr I adalah dr H. dr H memeriksa kondisi saya dan saya menanyakan saya sakit apa dan dijelaskan bahwa ini sudah positif demam berdarah.

Mulai malam itu saya diinfus dan diberi suntikan tanpa penjelasan atau izin pasien atau keluarga pasien suntikan tersebut untuk apa. Keesokan pagi, dr H visit saya dan menginformasikan bahwa ada revisi hasil lab semalam. Bukan 27.000 tapi 181.000 (hasil lab bisa dilakukan revisi?). Saya kaget tapi dr H terus memberikan instruksi ke suster perawat supaya diberikan berbagai macam suntikan yang saya tidak tahu dan tanpa izin pasien atau keluarga pasien.

Saya tanya kembali jadi saya sakit apa sebenarnya dan tetap masih sama dengan jawaban semalam bahwa saya kena demam berdarah. Saya sangat khawatir karena di rumah saya memiliki 2 anak yang masih batita. Jadi saya lebih memilih berpikir positif tentang RS dan dokter ini supaya saya cepat sembuh dan saya percaya saya ditangani oleh dokter profesional standard Internatonal.

Mulai Jumat terebut saya diberikan berbagai macam suntikan yang setiap suntik tidak ada keterangan apa pun dari suster perawat, dan setiap saya meminta keterangan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Lebih terkesan suster hanya menjalankan perintah dokter dan pasien harus menerimanya. Satu boks lemari pasien penuh dengan infus dan suntikan disertai banyak ampul.

Tangan kiri saya mulai membengkak. Saya minta dihentikan infus dan suntikan dan minta ketemu dengan dr H. Namun, dokter tidak datang sampai saya dipindahkan ke ruangan. Lama kelamaan suhu badan saya makin naik kembali ke 39 derajat dan datang dokter pengganti yang saya juga tidak tahu dokter apa. Setelah dicek dokter tersebut hanya mengatakan akan menunggu dr H saja.

Esoknya dr H datang sore hari dengan hanya menjelaskan ke suster untuk memberikan obat berupa suntikan lagi. Saya tanyakan ke dokter tersebut saya sakit apa sebenarnya dan dijelaskan saya kena virus udara. Saya tanyakan berarti bukan kena demam berdarah. Tapi, dr H tetap menjelaskan bahwa demam berdarah tetap virus udara. Saya dipasangkan kembali infus sebelah kanan dan kembali diberikan suntikan yang sakit sekali.

Malamnya saya diberikan suntikan 2 ampul sekaligus dan saya terserang sesak napas selama 15 menit dan diberikan oxygen. Dokter jaga datang namun hanya berkata menunggu dr H saja.

Jadi malam itu saya masih dalam kondisi infus. Padahal tangan kanan saya pun mengalami pembengkakan seperti tangan kiri saya. Saya minta dengan paksa untuk diberhentikan infusnya dan menolak dilakukan suntikan dan obat-obatan.

Esoknya saya dan keluarga menuntut dr H untuk ketemu dengan kami. Namun, janji selalu diulur-ulur dan baru datang malam hari. Suami dan kakak-kakak saya menuntut penjelasan dr H mengenai sakit saya, suntikan, hasil lab awal yang 27.000 menjadi revisi 181.000 dan serangan sesak napas yang dalam riwayat hidup saya belum pernah terjadi.  Kondisi saya makin parah dengan membengkaknya leher kiri dan mata kiri.

dr H tidak memberikan penjelasan dengan memuaskan. Dokter tersebut malah mulai memberikan instruksi ke suster untuk diberikan obat-obatan kembali dan menyuruh tidak digunakan infus kembali. Kami berdebat mengenai kondisi saya dan meminta dr H bertanggung jawab mengenai ini dari hasil lab yang pertama yang seharusnya saya bisa rawat jalan saja. dr H menyalahkan bagian lab dan tidak bisa memberikan keterangan yang memuaskan.

Keesokannya kondisi saya makin parah dengan leher kanan saya juga mulai membengkak dan panas kembali menjadi 39 derajat. Namun, saya tetap tidak mau dirawat di RS ini lagi dan mau pindah ke RS lain. Tapi, saya membutuhkan data medis yang lengkap dan lagi-lagi saya dipermainkan dengan diberikan data medis yang fiktif.

Dalam catatan medis diberikan keterangan bahwa bab (buang air besar) saya lancar padahal itu kesulitan saya semenjak dirawat di RS ini tapi tidak ada follow up-nya sama sekali. Lalu hasil lab yang diberikan adalah hasil thrombosit saya yang 181.000 bukan 27.000.

Saya ngotot untuk diberikan data medis hasil lab 27.000 namun sangat dikagetkan bahwa hasil lab 27.000 tersebut tidak dicetak dan yang tercetak adalah 181.000. Kepala lab saat itu adalah dr M dan setelah saya komplain dan marah-marah dokter tersebut mengatakan bahwa catatan hasil lab 27.000 tersebut ada di Manajemen Omni. Maka saya desak untuk bertemu langsung dengan Manajemen yang memegang hasil lab tersebut.

Saya mengajukan komplain tertulis ke Manajemen Omni dan diterima oleh Og(Customer Service Coordinator) dan saya minta tanda terima. Dalam tanda terima tersebut hanya ditulis saran bukan komplain. Saya benar-benar dipermainkan oleh Manajemen Omni dengan staff Og yang tidak ada service-nya sama sekali ke customer melainkan seperti mencemooh tindakan saya meminta tanda terima pengajuan komplain tertulis.

Dalam kondisi sakit saya dan suami saya ketemu dengan Manajemen. Atas nama Og (Customer Service Coordinator) dan dr G (Customer Service Manager) dan diminta memberikan keterangan kembali mengenai kejadian yang terjadi dengan saya.

Saya benar-benar habis kesabaran dan saya hanya meminta surat pernyataan dari lab RS ini mengenai hasil lab awal saya adalah 27.000 bukan 181.000. Makanya saya diwajibkan masuk ke RS ini padahal dengan kondisi thrombosit 181.000 saya masih bisa rawat jalan.

Tanggapan dr G yang katanya adalah penanggung jawab masalah komplain saya ini tidak profesional sama sekali. Tidak menanggapi komplain dengan baik. Dia mengelak bahwa lab telah memberikan hasil lab 27.000 sesuai dr M informasikan ke saya. Saya minta duduk bareng antara lab, Manajemen, dan dr H. Namun, tidak bisa dilakukan dengan alasan akan dirundingkan ke atas (Manajemen) dan berjanji akan memberikan surat tersebut jam 4 sore.

Setelah itu saya ke RS lain dan masuk ke perawatan dalam kondisi saya dimasukkan dalam ruangan isolasi karena virus saya ini menular. Menurut analisa ini adalah sakitnya anak-anak yaitu sakit gondongan namun sudah parah karena sudah membengkak. Kalau kena orang dewasa laki-laki bisa terjadi impoten dan perempuan ke pankreas dan kista.

Saya lemas mendengarnya dan benar-benar marah dengan RS Omni yang telah membohongi saya dengan analisa sakit demam berdarah dan sudah diberikan suntikan macam-macam dengan dosis tinggi sehingga mengalami sesak napas.  Saya tanyakan mengenai suntikan tersebut ke RS yang baru ini dan memang saya tidak kuat dengan suntikan dosis tinggi sehingga terjadi sesak napas.

Suami saya datang kembali ke RS Omni menagih surat hasil lab 27.000 tersebut namun malah dihadapkan ke perundingan yang tidak jelas dan meminta diberikan waktu besok pagi datang langsung ke rumah saya. Keesokan paginya saya tunggu kabar orang rumah sampai jam 12 siang belum ada orang yang datang dari Omni memberikan surat tersebut.

Saya telepon dr G sebagai penanggung jawab kompain dan diberikan keterangan bahwa kurirnya baru mau jalan ke rumah saya. Namun, sampai jam 4 sore saya tunggu dan ternyata belum ada juga yang datang ke rumah saya. Kembali saya telepon dr G dan dia mengatakan bahwa sudah dikirim dan ada tanda terima atas nama Rukiah.

Ini benar-benar kebohongan RS yang keterlaluan sekali. Di rumah saya tidak ada nama Rukiah. Saya minta disebutkan alamat jelas saya dan mencari datanya sulit sekali dan membutuhkan waktu yang lama. LOgkanya dalam tanda terima tentunya ada alamat jelas surat tertujunya ke mana kan? Makanya saya sebut Manajemen Omni pembohon besar semua. Hati-hati dengan permainan mereka yang mempermainkan nyawa orang.

Terutama dr G dan Og, tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer, tidak sesuai dengan standard international yang RS ini cantum.

Saya bilang ke dr G, akan datang ke Omni untuk mengambil surat tersebut dan ketika suami saya datang ke Omni hanya dititipkan ke resepsionis saja dan pas dibaca isi suratnya sungguh membuat sakit hati kami.

Pihak manajemen hanya menyebutkan mohon maaf atas ketidaknyamanan kami dan tidak disebutkan mengenai kesalahan lab awal yang menyebutkan 27.000 dan dilakukan revisi 181.000 dan diberikan suntikan yang mengakibatkan kondisi kesehatan makin memburuk dari sebelum masuk ke RS Omni.

Kenapa saya dan suami saya ngotot dengan surat tersebut? Karena saya ingin tahu bahwa sebenarnya hasil lab 27.000 itu benar ada atau fiktif saja supaya RS Omni mendapatkan pasien rawat inap.

Dan setelah beberapa kali kami ditipu dengan janji maka sebenarnya adalah hasil lab saya 27.000 adalah fiktif dan yang sebenarnya saya tidak perlu rawat inap dan tidak perlu ada suntikan dan sesak napas dan kesehatan saya tidak makin parah karena bisa langsung tertangani dengan baik.

Saya dirugikan secara kesehatan. Mungkin dikarenakan biaya RS ini dengan asuransi makanya RS ini seenaknya mengambil limit asuransi saya semaksimal mungkin. Tapi, RS ini tidak memperdulikan efek dari keserakahan ini.

Sdr Og menyarankan saya bertemu dengan direktur operasional RS Omni (dr B). Namun, saya dan suami saya sudah terlalu lelah mengikuti permainan kebohongan mereka dengan kondisi saya masih sakit dan dirawat di RS lain.

Syukur Alhamdulilah saya mulai membaik namun ada kondisi mata saya yang selaput atasnya robek dan terkena virus sehingga penglihatan saya tidak jelas dan apabila terkena sinar saya tidak tahan dan ini membutuhkan waktu yang cukup untuk menyembuhkan.

Setiap kehidupan manusia pasti ada jalan hidup dan nasibnya masing-masing. Benar. Tapi, apabila nyawa manusia dipermainkan oleh sebuah RS yang dipercaya untuk menyembuhkan malah mempermainkan sungguh mengecewakan.

Semoga Allah memberikan hati nurani ke Manajemen dan dokter RS Omni supaya diingatkan kembali bahwa mereka juga punya keluarga, anak, orang tua yang tentunya suatu saat juga sakit dan membutuhkan medis. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang saya alami di RS Omni ini.

Saya sangat mengharapkan mudah-mudahan salah satu pembaca adalah karyawan atau dokter atau Manajemen RS Omni. Tolong sampaikan ke dr G, dr H, dr M, dan Og bahwa jangan sampai pekerjaan mulia kalian sia-sia hanya demi perusahaan Anda. Saya informasikan juga dr H praktek di RSCM juga. Saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini.

Salam,
Prita Mulyasari
Alam Sutera
prita.mulyasari@yahoo.com
081513100600

Alamat e-mail ini diproteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya // <![CDATA[
document.write( ” );
// ]]>

Kasus Prita Mulyasari pada hari-hari terakhir ini menjadi isu yang cukup mengemuka, menjadi pembahasan di berbagai media, diskusi pada komunitas-komunitas seperti: YLKI, LBH, tim sukses capres-cawapres dan kelompok-kelompok kepentingan yang lainnya. Isu-isu semacam ini pada akhirnya akan ditangkap oleh pembuat kebijakan publik, sehingga pada akhirnya masuk dalam agenda kebijakan publik. kita tunggu apa yang akan terjadi pada hari-hari berikutnya antara kasus Prita Mulyasari dengan Agenda Kebijakan Publik.

(1) http://www.detiknews.com/read/2009/06/03/162816/1142178/10/mega-sangkal-jenguk-prita-untuk-kampanye

(2) http://www.detiknews.com/read/2009/06/03/073118/1141772/10/tembus-10-ribu-member-facebooker-target-penangguhan-penahanan-prita

Kebijakan Bertransaksi

oleh: Baderi

Saat ini, bertransaksi saja diatur, tidak bisa seenaknya melakukan transaksi, bisa-bisa masuk bui. Tentunya ini bukanlah sekedar transaksi sederhana yang biasa terjadi dipasar-pasar tradisional dengan menggunakan teknik barter atau secara tunai. Dan bukan pula terjadi face to face pada saat terjadinya transaksi itu sendiri.

Kebijakan transaksi itu telah di atur dalam sebuah undang-undang yaitu UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika. Undang-undang ini akan lebih operasional dengan sejumlah peraturan pemerintah (PP). Namun hingga kini belum ada satupun PP yang diundangkan, artinya masih berupa rancangan peraturan pemerintah (RPP). Adapun RPP tersebut sebagai berikut:

RPP tentang Transaksi elektronik; RPP tentang Tanda Tangan Elektronik; RPP tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan; ; RPP tentang Pembinaan Pemerintah Terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik; RPP tentang Sertifikasi Elektronik.

Nah.. itulah sejumlah RPP yang sedang disiapkan, bagaimana dengan anda, adakah kepentingan anda di akomodasi di dalamnya ?

Isu Kebijakan Publik

Oleh: Baderi, S.Sos., M.E

Jakarta, 25 Maret 2009

Kebijakan publik merupakan salah satu tema yang senantiasa mendapat dan menyita perhatian publik dalam berbagai kesempatan. Kebijakan publik memang tidak serta merta muncul begitu saja, tidak pula tiba-tiba ada muncul kepermukaan publik. Kebijakan publik ada melalui proses yang begitu panjang bahkan rumit. Demikian kompleksnya suatu permasalahan terkadang bisa memakan waktu yang berbulan bulan bahkan bertahun-tahun.

Hal ini menjadi sebuah keniscayaan bahwa kebijakan publik dipengaruhi oleh sekian banyak pemangku kepentingan (stake holder). Tarik menarik kepentingan demikian hebatnya hingga masing-masing kelompok kepentingan dengan segala upaya berjuang agar kepentingannya dapat diakomodasi dalam kebijakan publik tersebut. Tak ayal segala carapun ditempuh oleh kelompok-kelompok kepentingan tersebut yang terkadang terkesan “menghalalkan cara”.

Berbagai sarana dan media digunakan, mulai dari cara yang formal mupun informal, dari meja rapat hingga turun ke jalan. Kelompok-kelompok kepentingan ini hendak meneriakan “kepentingannya” menjadi opini publik.  Ya… publik diajak untuk turut serta dalam opini yang mereka buat.  Masyarakat diajak untuk berpikir bersama yang pada akhirnya dipengaruhi hingga sepakat dengan apa yang mereka teriakan.

Tentulah….  ini tidak mudah, tidak seperti membalikan telapak tangan. Kelompok ini harus terus berjuang. Karena disisi jalan mereka juga terdapat kelompok yang demikian kerasnya ingin meneriakan kepentingan. Di sisi jalan yang lainnya juga ada yang meneriakan kepentingan mereka yang ternyata berbeda dengan kelompok pertama. Mereka sama-sama ingin memperoleh simpati publik, bahwa apa yang mereka teriakan adalah teriakan mereka juga. Dan dengan harapan dalam bawah sadar masyarakat bahwa betul-betul ditengah mereka ada permasalahan yang tidak perneh tersentuh oleh pemerintah.

Penetrasi yang demikian terus menerus pada akhirnya menyadarkan setiap orang bahwa ada permasalahan yang belum terurus dengan baik. dan muncullah apa yang dinakan dengan  awareness of a problem (kesadaran akan adanya masalah tertentu). Dan… think thank dibelakang ini semua paham bahwa kebijakan publik dimulai dari pembentukan persepsi dan opini publik  yang menkristal menjadi “isu kebijakan publik”. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Dunn (2000) bahwa Isu kebijakan dengan begitu lazimnya merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu masalah tertentu.

Inilah yang kemudian oleh pakar kebijakan publik dikatakan bahwa kelompok kepentingan ini menginginkan agar tema-tema yang mereka usung masuk ke dalam agenda kebijakan publik. Persepsi dan opini menjadi penting dan menjadi isu sentral dalam pembuatan kebijakan publik . muncul pertanyaan yang menggelitik dan menjadi wacana diskusi kita bersama disini. Menagapa Isu kebijakan publik begitu penting untuk dicermati? dan mengapa para aktor tersebut bersikeras agar tema-tema yang diusungnya masuk dalam agenda kebijakan publik?

Referensi:

  1. Dun, william. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Baderi, S.Sos., M.E.[*]

Manusia pada setiap saat akan dihadapakan pada permasalahan-permasalahan baik yang menurut sifatnya berat maupun ringan. Setelah menyelesaikan satu permasalahan tidak lantas selesai dan bisa berleha-leha santai untuk beberapa lama. Tidaklah demikian, masalah baru akan datang sekonyong-konyang dan silih berganti. Jika dimaknai secara mendalam bahwa masalah yang datang bertubi-tubi dan setiap saat pada hakekatnya bukan musibah, namun jika diterima dan dipahami maka akan sampai pada kesimpulan bahwa setiap permasalahan yang datang tersebut adalah ujian. Tentulah ujian-ujian tersebut merupakan tangga kehidupan menuju kedewasaan dan kebahagian.

Setiap orang pasti menghendaki kebahagiaan. Tidak satupun manusia didunia ini mengharapkan kesusahan, kegelisahan, ketidaktenangan dalam menjalani hidup. Disini titik krusial bagaimana manusia memaknai hidupnya, memaknai setiap masalah, memaknai setiap fenomena kehidupan yang penuh dengan onak dan duri. Manusia memandang segala sesuatu menurut persepsinya. Sudut pandang yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Satu sudut pandang yang dipaksakan akan menghasilkan persepsi yang sempit dan sektoral. Namun inilah kebanyakan manusia, meyakini sesuatu menurut sudut pandangnya sendiri tanpa menhiraukan sudut pandang yang holistik atau menyeluruh.

Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia mempunyai nilai-nilai hidup yang di anut, norma-norma yang diikuti, tokoh-tokoh yang menjadi patron dirinya, dan celakanya mengikuti nilai-nilai hawa nafsunya. Nilai-nilai yang sifatnya holistik dan menyeluruh tertuang dalam kitab suci masing-masing agama, namun inipun bisa menjadi perbedaan cara pandang terhadap suatu masalah. Nah… nilai-nilai inilah yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu masalah.

Nilai-nilai, norma-norma, sesuatu yang dianut dan terlembaga dalam institusi mensiratkan cita-cita luhur dan sempurna. Cita-cita merupakan suatu keinginan atau kehendak dengan angan-angan jauh kedepan tentang stuasi dan kondisi yang sempurna/ideal. Cita-cita luhur yang melembaga dalam dalam hati ataupun institusi dan menjadi sebuah paham bagi manusia disebut sebgai idealisme.

Idealisme

Idealisme yang ada pada diri manusia merupakan proses interaksi yang cukup panjang melalui internalisasi nilai-nilai pada institusi pendidikan, diskusi-diskusi, seminar-seminar, dan lain-lain. Internalisasi dilakukan secara sadar maupun tidak sadar diawali dengan proses membaca, memahami, menghayati, dan melaksanakannya. Ketika nilai-nilai telah bersemayam dalam diri manusia maka dengan sekuat tenaga akan dijabarkan dalam perilaku seahari-hari. Type manusia yang dengan teguh memegang nilai-nilai luhur dan mengaplikasikanya dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai orang yang idealis atau dalam bahasa lain dikatakan sebagai orang yang fundamentalis.

Setelah mengetahui uraian tersebut di atas, maka kita tahu bahwa orang-orang yang dianggap idealis atau fundamentalis selalu memperjuangkan nilai-nilai luhur yang hendak diaplikansikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai luhur yang sempurna dan ideal dapat diinternalisasi pada diri manusia hingga menjadi suatu paham atau isme. Hal inilah yang kemudian menjadi suatu istilah idealisme, yaitu suatu paham yang menganggap bahwa nilai-nilai luhur, baik, benar menjadi cita-cita yang selalu diusahakan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. sebagai satu-satunya hal

Idealisme sesungguhnya menuntut adanya konsistensi. Setiap intitusi menuntut kepada pengikutnya untuk konsisten memperjuangkan nilai-nilai luhur yang menjadi cita-citanya. Konsistensi menjadi penting karena akan meneguhkan keberlanjutan nilai-nilai luhur yang dicita-citakan. Nilai-nilai luhur tersebut dapat berbentuk dalam regulasi-regulasi baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden ataupun peraturan menteri.

Sedikit menengok institusi legeslatif yang mendapat amanat undang-undang dasar sebagai lembaga penyusun undang-undang baik usulan pemerintah mupun usulannya sendiri. Sesungguhnya produk undang-undang merupakan hasil konsensus dari seluruh elemen masyarakat melalui perwakilannya masing-masing. Hakekatnya konsensus terbentuk melalui proses panjang perjuangan nilai-nilai luhur masing-masing elemen masyarakat tersebut. Setiap elemen masyarakat memegang teguh nilai-nilai yang dianunya, sehingga perbedaan idealisme dapat mengakibatkan terjadinya benturan disana-sini. Wajar memang sebuah undang-undang dibahas dalam waktu yang lama karena harus menyesuaikan idealisme masing-masing, dimana setiap idealisme membawa kepentingannya sendiri-sendiri.

Realitas

Realitas kehidupan menunutut adanya kecepatan dan ketepatan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi. Target-target pekerjaan yang demikian singkat menjadikan orang seakan menjadi robot-robot ditengah kota yang terus-menerus bekerja. Tuntutan produktifitas yang tinggi dengan input yang rendah merupakan penetrasi yang diingikan pelaku-pelaku ekonomi. Realitas kehidupan yang bergerak dengan cepat dengan himpitan dan tuntutan disana sini membuat orang berpikir praktis dan mudah.

Berpikir cepat, mudah dan praktis menjadi pilihan bagi sebagian besar perusahaan, pengusaha bahkan merampah dikalangan birokrasi. Hal ini sejatinya bukan tren baru-baru ini, namun sudah menjadi budaya yang bertahun-tahun dijalani dan dilaksanakan. Berpikir dan bertindak cepat, mudah dan praktis sesuai dengan perturan dan prosedur yang benar merupakan prestasi yang sungguh diharapkan semua pihak. Pelayanan yang mudah, cepat dan praktis dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.

Kualitas pelayanan dapat dinilai dari kecepatan, ketepatan, kemudahan dan tidak berbelit-belit. Indikator ini sebenarnya tidaklah sulit untuk diketahui, karena setiap orang menghendaki adanya kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan pelayanan apapun. Kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan tentunya tetap dalam kerangka kontrol birokrasi yang baik dan dewasa. Tetap tidak mengada-ada dan memudah-mudahkan, ada diskriminasi dan menghambat dan moralitas yang baik dan terkendali.

Pelayanan yang baik pada birokrasi menjadi dambaan setiap warga negara, namun celakanya belum semua birokrasi berpikir dan bertindak cepat, tepat dan praktis dalam pelaksanaan pelayanan. Pelayanan cepat diberikan kepada mereka yang telah memberikan angpaow, pelicin atau sogokan terlebih dahulu kepada birokrat yang melayaninya. Pelayanan cepat diberikan kepada teman sejawat, saudara dekat, kelompoknya dam mediskriminasi orang-orang tertentu. Bertindak cepat dan praktis dengan melanggar kode etik, peraturan dan ketentuan yang berlaku serta merugikan berbagai pihak.

Birokrasi seperti itu, ternyata sebagian besar ada ditengah-tengah dan disekitar kita. Sedikit sekali birokrasi yang mau tulus ikhlas melayani masyarakat. Birokrasi bak raja yang justeru ingin dilayani oleh masyarakta yang sejatinya harus melayani masyarakat yang sedang dalam kesulitan, melayanai masyarakat dalam memperbaiki kehidupannya, melayani masyarakat yang ingin bangkit dari keterpurukan ekonominya, melayani masyarakat yang ingin memberdayakan dirinya sendiri. Birokrasi sejatinya menjadi katalis, menjadi pendorong masyarakat untuk berdaya dengan mempermudah perijinan, mempermudah prosedur, memberantas premanisme dan justeru bukan menjadi preman legal yang menjegal masyarakat dengan pungutan-pungutan liar yang berkedok biaya administrasi. Dan menjadi kesedihan bersama bahwa birokrasi Indonesia sebagian besar masih seperti itu dan menjadi realita kehidupan saat ini.

Pragmatisme

Kehidupan nyata yang riil ataupun empiris terkadang bertentangan dengan konsep atau teori yang diterima pada institusi pendidikan. Banyak orang menganggap bahwa teori merupakan isapan jempol bahkan mencibir bahwa teori tidak berguna dan tidak diperlukan. Pandangan seperti ini mengabaikan arti kebenaran yang telah diuji sebelumnya atau justeru mereka ini tidak pernah tahu bagaimana teori itu dilahirkan. Sekedar mengurai kembali bahwa ilmu dilahirkan dari proses analisi dengan metode tertentu dan merupakan generalisasi dari variasi nilai dunia empiris. Generalisasi diuji dari tahun ketahun oleh para ahli maupun peneliti-peneliti hingga generalisasi tersebut diakui kebenarannya. Jika generalisasi yang berwujud rumus, statement, pernyataan, metode tertentu telah diuji kebenarnya oleh para ahli bertahun-tahun dan diakui kebenarnya maka dapat menjadi sebuah ilmu pengetahuannya. Relevansinya kemudian bahwa teori sesungguhnya mempermudah orang dalam bekerja pada dunia praktis dan memberikan petunjuk tentang apa-apa yang ada dalam permasalahan sehari-hari.

Agak cukup menyedihkan jika ada yang sudah mengetahui teorinya tetapi karena alasan teknis, praktis atau lebih mudah kemudian mengenyampingkan teori. Dalam lingkungan birokrasipun hal seperti ini cukup disayangkan juga. Banyak birokrat yang mengetahui peraturan, mekanisme dan prosedur yang benar namun mengabaikannya untuk lebih praktis dan teknis. Lebih mengerikan lagi jika hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Tindakan seperti ini yang dinamakan menyelewengkan kewenangannya dan termasuk dalam tindak pidana korupsi. Ternyata birokrat menjalankan aksinya tersebut tidak sendirinya namun menggunakan tangan-tangan anak buahnya atau tangan-tangan lainnya untuk menghulangkan jejaknya.

Inilah salah satu sisi realitas yang terjadi, adanya irisan antara idealisme dan realitas kehidupan yang bersifat praktis dan cenderung memudah-mudahkan, mempercepat, menyelewengkan norma-norma positif yang ada. Irisan disatu sisi penuh idealisme dan satu sisi penuh dengan pragmatisme membentuk daerah yang abu-abu. Ada beberpa type orang dalam menyikapi kondisi seperti ini.

Pertama, type pragmatis setelah mengetahui bahwa realitas pekerjaan dapat dipermainkan dengan aman demikepentingan pribadi maupun golongan. Type seperti ini mengikuti arus utama dalam perhelatan yang terjadi dalam institusi birokrasi, perusahaan, legislatif maupun yudikatif. Aksi tipu-tipu, manipulasi, menerima suap maupun upeti merupakan budaya yang biasa dalam kamus hidupnya.

Kedua, type frontal yaitu tetap keras pada pendirian dan idealismenya dengan memperjuangkan nilai-nilai dan cita-citanya secara konsisten. Kecenderungan yang dilakukan adalah bersikap keras terhadap penyelewengan yang ada disekitarnya. Resiko yang dihadapinya adalah adanya upaya-upaya orang lain untuk mendiskriditkanya, memojokannya bahkan dikucilkan dari lingkungannya. Jika yang bersangkutan memiliki gerbong, maka gerbongnyapun tak alan luput dari upaya-upaya untuk dihancurkan arus utama.

Ketiga, type moderat yaitu pertengahan dalam menyikapi lingkungannya yang pada umumnya pragmatis. Type ini berupaya tetap mengikuti budaya yang ada dengan benteng moralitas dan idealisme yang menjadi cita-citanya. Misalnya, Jika mendapat uang-uang yang tidak jelas sumbernya namun secar sistem yang ada diperbilehkan maka sikap yang diambil tapi tidak dikomsumsi sendiri melainkan menyalurkan kepada lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan. Type seperti ini menghendaki adanya perbaikan terus menerus dengan cara-cara yang elegan tanpa ada benturan yang keras disana-sini.Type seperti ini menghendaki adanya perbaikan terus menerus dengan cara-cara yang elegan tanpa ada benturan yang keras disana-sini. Berupaya tetap solid bersama orang-orang yang ingin perbaikan melalui proses yang dapat diterima kalangan baik yang pragmatis maupun frontal.

Langkah moderat inilah yang kemudian dipilih oleh sebagian orang yang ingin melakukan reformasi secara bertahap tapi pasti. Proses-proses diskusi dan lobi-lobi yang cukup lama dan melelahkan dijalaninya. Fitnah-fitnah menjadi bunga-bunga di dalam reformasi sekaligus menjadi bahan instrospeksi bagi orang-orang yang bertype moderat ini. Akhirnya kita sama-sama berharap bahwa perbaikan menuju kehidupan yang baik dengan tata kepemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, melayani rakyat, menjadi katalisator dapat dilakukan melalui proses yang elegan, damai, dan menyejukan.


[*] Alumni Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, FEUI

Di Seputar Stimulus Fiskal

oleh: M Fadhil Hasan

Ketika rumah tangga dan dunia usaha melihat ketidakpastian ekonomi akibat resesi, pemerintah harus mengambil peranan yang lebih nyata lagi, bukan hanya mengatur perekonomian, tapi langsung terjun melakukan intervensi ke dalam perekonomian melalui stimulus fiskal.

Adalah ekonom terbesar setelah Adam Smith,yaitu John Keynes, yang menyerukan hal tersebut. Hari-hari ini ketika beberapa negara maju mulai mengalami resesi ekonomi, stimulus fiskal kembali menjadi mantra para pengambil kebijakan ekonomi di hampir semua negara. Tujuannya jelas, dengan stimulus fiskal, pemerintah diharapkan dapat menerobos kebuntuan dengan meningkatkan permintaan melalui peningkatan belanja rumah tangga dan dunia usaha.

Semua sepakat dengan konsep tersebut. Memang pada krisis Asia tahun 1997/1998,justru IMF memberikan resep pemulihan ekonomi yang bertolak belakang dengan yang kini dilakukan oleh berbagai negara. Karena itulah krisis Asia 1997/1998, terutama di Indonesia, berjalan lebih lama dan pemulihannya sangat lambat karena resep yang digunakan ternyata salah belaka. Namun pertanyaan yang sering dilupakan oleh para pengambil kebijakan adalah bagaimana merumuskan secara efektif dan efisien stimulus fiskal tersebut.

Sebagaimana dinyatakan Keynes, selain terdapat cara yang sehat untuk menjalankan stimulus tersebut, terdapat pula cara yang kurang sehat––walau juga dikemukakan bahwa memberikan stimulusjauhlebihmasukakaldibandingkan dengan tidak melakukan apa-apa. *** Sudah barang tentu diharapkan stimulus fiskal yang dijalankan berjalan dengan efektif dan efisien. Sebab,jika tidak,ini merupakan penghamburan uang negara yang sia-sia, yang pada akhirnya rakyat juga yang harus menanggung bebannya. Selain itu, stimulus juga bukan sesuatu yang gratis.

Ada pengorbanan yang harus ditanggung oleh ekonomi. Sebab, stimulus fiskal sebenarnya merupakan realokasi sumber daya dari masa depan ke masa sekarang. Karenanya harus dipastikan bahwa penggunaan pada masa sekarang harus lebih baik dan produktif sehingga beban di masa mendatang akan lebih kecil. Atau, dengan kata lain penggunaan yang dipilih sekarang lebih produktif dibandingkan penggunaan yang ditinggalkan. Karenanya, pemilihan kebijakan dan program stimulus fiskal ini akan sangat menentukan efektivitas dan efisiensinya.

Debat tentang bagaimana menjalankan stimulus fiskal ini bukan hanya terjadi di sini, melainkan juga di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat (AS). Sebagaimana diketahui, pemerintahan Barack Obama kini akan menjalankan program stimulus fiskal melalui program yang disebut American Recovery and Reinvestment Plan (ARRP) bernilai USD 1 triliun. Stimulus sebesar itu diharapkan akan dapat menciptakan kesempatan kerja sebanyak 3,675 juta orang sampai akhir 2010.

Debat yang kini terjadi bukan hanya pada tataran besarnya rencana tersebut yang merupakan stimulus terbesaryangpernahdijalankan, tapijuga untuk program apa saja stimulus tersebut digunakan. Sampai saat ini Presiden Obama belum memberikan rencana detail stimulus tersebut. Padahal semua sepakat bahwa the devil is on the details.Karena itu,Kongres pun belum tentu sepakat dengan rencana tersebut. Dalam kasus AS,untungnya adalah tersedia berbagai hasil kajian tentang efektivitas dari berbagai pilihan program stimulus fiskal tersebut.

Misalnya diketahui apakah lebih efektif memperbaiki atau membangun baru dalam kaitan dengan infrastruktur. Ternyata perbaikan infrastruktur lebih efektif dengan pembangunan baru, di samping lebih banyak dapat menyerap tenaga kerja sebesar 9% dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur yang baru. Dengan adanya hasil-hasil kajian ilmiah ini akan lebih mudah tentunya untuk memilih dan menjalankan program stimulus fiskal yang efektif dan efisien.

Pemerintah Indonesia kini tengah mempersiapkan stimulus fiskal serupa dengan yang dilakukan di negara-negara lain. Dalam anggaran yang telah disetujui DPR, stimulus sebesar Rp12,5 triliun akan diluncurkan pada 2009. Namun rencana ini kemudian mengalami perubahan. Kini pemerintah merencanakan akan menambah stimulus tersebut menjadi Rp27,5 triliun yang diambil dari dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) APBN Perubahan 2008.

Sementara itu, pihak DPR mengusulkan tambahan stimulus sebesar Rp38 triliun yang diambil dari SILPA sehingga total stimulus menjadi Rp50,5 triliun. *** Kini rencana tersebut sedang dibahas pemerintah dan Panitia Anggaran DPR RI melalui APBN Perubahan 2009. Namun sebenarnya yang jauh lebih penting adalah merumuskan kebijakan dan program stimulus serta sasaran terukur yang ingin dicapai dari program stimulus tersebut. Apalagi kita belum banyak memiliki pengalaman dalam menjalankan program stimulus dalam skala besar.

Terlebih lagi—tidak seperti di AS misalnya—,belum banyak kajian yang melihat efektivitas dan efisiensi dari berbagai program stimulus ini. Boleh jadi kemudian program stimulus ini tidak didasarkan pada kebutuhan dan prioritas yang seharusnya melainkan pada selera para pengambil kebijakan. Karenanya penting sebelum menentukan berbagai program stimulus tersebut pemerintah berbicara dengan stakeholder (kalangan dunia usaha,lembaga penelitian/perguruan tinggi, dan NGO) untuk meminta masukan tentang prioritas program stimulus tersebut.

Dengan demikian program dijalankan dengan prinsip demand driven,bukan supply driven. Namun terdapat beberapa prinsip penting dalam menjalankan program stimulus tersebut. Pertama, prioritaskan pada investasi barang publik seperti infrastruktur, R&D di bidang pertanian, perbaikan dan pembangunan sarana serta prasarana yang mendukung aktivitas produksi dan distribusi, serta perluasan infrastruktur kelistrikan. Kedua, pemberian potongan pajak bagi dunia usaha harus benar-benar selektif dan didasarkan pada kriteria yang transparan.

Tidak dapat dimungkiri bahwa adanya insentif terhadap dunia usaha akan mengakibatkan para pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi melakukan lobi-lobi agar industrinya bisa memperoleh insentif tersebut. Tanpa ada kriteria yang jelas sangat mungkin insentifyang diberikan berakhir dengan sia-sia. Ketiga, stimulus harus diberikan kepada orang-orang yang rentan terhadap krisis seperti kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin.

Selain memelihara tingkat kehidupan mereka agar tidak lebih terpuruk lagi, ternyata memberikan stimulus kepada kelompok masyarakat jauh lebih efektif dibandingkan dengan pemotongan pajak untuk kelompok menengah dan atas.

Hasil kajian menunjukkan bahwa memberikan uang kepada kelompok yang tidak bisa menabungkannya merupakan salah satu cara paling efektif untuk mendongkrak ekonomi. Sebab,kelompok ini pasti akan menggunakan uang yang diperolehnya untuk menopang kehidupan mereka, sedangkan kelompok menengah atas kemungkinan akan menabungkannya jika mereka memperoleh pemotongan pajak.

Pada akhirnya program stimulus merupakan proses yang serba tidak pasti. Tidak ada satu pun orang yang dapat memastikan apa yang terjadi dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap ekonomi. Demikian pula program stimulus selalu menghasilkan penikmat dan pecundang.

Tidak mungkin semua pihak menerima manfaat yang setara. Keraguan akan efektivitas program stimulus selalu ada. Karena, sebagaimana sering dikemukakan pemerintah, mungkin saja dapat membelanjakan anggaran secara cepat, tapi pemerintah belum dapat membuktikan bisa membelanjakannya secara bijak. Namun, melakukan sesuatu walau tidak pasti lebih baik ketimbang tidak melakukan apa-apa.(*)

URL Source: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/208200/

M Fadhil Hasan
Ekonom Senior INDEF

Menghadapi Ancaman Pengangguran

oleh: Iman Sugema

Saat ini Indonesia belum sepenuhnya bangkit dari krisis moneter yang melanda 11 tahun lalu. Tingkat pengangguran saat ini masih lebih tinggi, yaitu sekitar 8,46%,dibandingkan 11 tahun lalu sekitar 6,42%.

Kemiskinan masih sekitar 15,4%, jauh di atas kondisi sebelum krisis yang hanya 9%. Dengan indikator sosial yang buram tersebut,kini kita menghadapi sebuah ancaman baru yang merupakan perpaduan antara krisis keuangan global dan ketidaksiapan Indonesia dalam melakukan mitigasi. Sampai bulan akhir Desember,data resmi menunjukkan bahwa telah terjadi PHK terhadap sekitar 90.000 pekerja. Tentu hal ini masih sangat underestimate karena belum memasukan PHK yang terjadi di sektor informal dan pertanian yang memang sulit untuk dideteksi.

Beberapa asosiasi pengusaha bahkan pernah memperkirakan krisis kali ini akan membuat angka pengangguran naik sekitar 1,2 juta sampai 2,5 juta orang. Sebuah gambaran yang terlalu mengerikan bagi sebagian besar para pencari kerja. Ada beberapa indikasi yang mengakibatkan kita menjadi jeri karena krisis kali ini mungkin memiliki implikasi sosial yang jauh lebih berat dari yang diperkirakan sebelumnya.

Kalau Anda sempat jalan-jalan ke sentrasentra UKM dan industri kecil seperti Bandung Selatan, Yogyakarta, dan Jepara,Anda akan mendapatkan banyak keluhan dari para pengusaha di sana. Ternyata perusahaan garmen, kerajinan, dan mebel di sana banyak yang sudah menghentikan kegiatannya sejak Oktober yang lalu.

Karena sifatnya adalah usaha informal, perihal perumahan karyawan dan PHK permanen di dalamnya tidak tercatat di Dinas Ketenagakerjaan. Rontoknya UKM berorientasi ekspor ternyata sudah terjadi lebih dahulu dibandingkan perusahaan besar. Anda juga bisa dengan mudah melihat kesulitan yang dihadapi para petani perkebunan di sepanjang pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Karena harga berbagai komoditas mengalami penurunan,para petani ini tidak lagi mengurus lagi kebun mereka. Buruh kebun tidak lagi bisa bekerja. Buruh telah di-PHK secara tidak formal.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah efek lanjutannya. Beberapa produsen kendaraan bermotor seperti Kanzen dan produsen elektronik seperti Vitron telah mengalami penurunan penjualan dengan kisaran 30–50%. Penurunan daya beli di sektor yang berorientasi ekspor telah mengakibatkan penjualan barang yang tidak diekspor sekalipun menjadi turun secara tajam. Industriindustri yang berorientasi domestik juga telah terimbas krisis. Akibatnya, mereka pun harus melakukan PHK.

Penurunan daya beli sekarang ini telah merambah segmen atas maupun menengah bawah. Daya beli di segmen atas tergerus oleh menurunnya harga-harga aset, terutama karena merosotnya harga saham selama beberapa bulan terakhir. Segmen menengah bawah mengalami penurunan daya beli, terutama karena turunnya harga komoditas serta terjadinya PHK secara mendadak. Pada gilirannya hal ini lambat laun akan menurunkan permintaan agregat yang ujungnya adalah PHK.

Lantas bagaimana cara mengatasinya? Pemerintah saat ini tengah mengajukan paket stimulus baru yang angkanya terus-menerus berubah,dari Rp50 triliun turun menjadi Rp27,5 triliun. Angka finalnya harus kita tunggu melalui kesepakatan dengan DPR. Berapa pun besarnya,yang harus menjadi fokus perhatian kita sekarang adalah bagaimana menggunakan uang yang sedikit tersebut supaya bisa meringankan beban pengangguran. Intinya, stimulus harus dirancang untuk menyediakan lapangan kerja secara sementara. Yang sudah pasti stimulus tersebut akan digunakan untuk pembebasan PPN dan bea masuk.

Artinya,stimulus dirancang untuk meringankan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Ini disebut dengan tax saving. Ada pengalaman menarik mengenai hal ini di Amerika. Stimulus yang sama sudah diterapkan lebih dahulu di negeri tersebut. Menariknya, perusahaan yang diberi stimulus pajak ternyata tetap bangkrut atau minimal melakukanPHKsecarabesar-besaran. Tampaknya paket stimulus seperti ini tak bisa juga diandalkan di negeri kita.

Masalahnya adalah merosotnya daya beli masyarakat yang berakibat pada kemerosotan permintaan domestik. Menghadapihalsepertiini,perusahaan pasti tidak akan bisa meningkatkan produksi walaupun diberi berbagai paket stimulus. Masalahnya ada di demand side, tetapi kemudian stimulus dilakukan di supply side. Obatnya tidak sesuai dengan penyakitnya. Dengan melemahnya permintaan rumah tangga, obat Keynesian tampaknya merupakan satu-satunya alternatif.

Solusinya relatif sederhana, yakni memperbesar belanja pemerintah untuk menggantikan belanja rumah tangga yang sedang menurun. Artinya, stimulus ekonomi harus berupa direct spendingdan bukan berupa insentif pajak ataupun berbagai bentuk keringanan fiskal lain. Namun, dalam praktiknya, solusi Keynesian ini lebih sulit dari yang kita bayangkan. Barang yang dibeli pemerintah biasanya berbeda dengan belanja rumah tangga. Artinya,kalau struktur belanja pemerintah tidak disesuaikan, bisa-bisa justru stimulus ini salah alamat.

Contohnya adalah belanja pemerintah atas barang impor yang justru sangat berpotensi untuk memperparah balance of payment. Selain itu, kita juga mesti berhatihati dengan penggunaan belanja pemerintah ini. Alokasi belanja harus diutamakan untuk barang-barang yang sedang terpuruk permintaannya. Tak semua barang menghadapi masalah penurunan permintaan. Ada jenis-jenis barang yang di waktu krisis justru mengalami peningkatan permintaan.

Barang-barang tersebut terutama adalah dari jenis lower end. Dalam keadaan krisis, masyarakat biasanya melakukan penghematan dengan cara membeli barang yang kualitasnya lebih rendah. Yang biasanya membeli barang bermerek ternama kemudian membeli merek apa pun asal fungsinya sama. Sebagai penutup, dalam situasi krisis kita harus selalu ingat bahwa sumber daya keuangan pemerintah sangatlah terbatas. Karena itu,paket stimulus apa pun yang direncanakan harus betul-betul bisa efektif dalam pelaksanaannya.

Diperlukan kehatihatian dan kecerdasan tersendiri untuk merancang paket stimulus yang efektif. Pesan saya,jangan cuma copy paste dari kebijakan yang dilakukan di negara-negara maju.(*)

URL Source: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/208199/

Iman Sugema
Senior Economist, InterCAFE, Institut Pertanian Bogor

Paradoks Demokrasi Permukaan

Oleh: Boni Hargens

Jika politik itu paradoks, ”rokok” adalah analogi yang akurat. Ia menghadirkan nikmat dan laknat dalam keserentakan.

Merokok dilukiskan sebagai ”selera pemberani” di satu sisi, tetapi ”menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin” di lain sisi. Meski paradoksal, rokok tetap terjual.

Elite politik sama paradoksalnya dengan rokok. Meski gagal, korup, hipokrit, dan monolitik, tetap saja menang dalam kontestasi elektoral. Dirwan Mahmud, Bupati Bengkulu Selatan yang kemenangannya dianulir keputusan Mahkamah Konstitusi, adalah contoh kasus. Mahmud pernah membunuh dan dihukum lebih dari lima tahun, tetapi menang dalam pemilihan bupati.

Mungkinkah ini justifikasi atas tesis bahwa masalah kita adalah sulitnya mempertanggungjawabkan memoria, ingatan (Eddy Kristianto, Sakramen Politik, 2008)? Atau jangan-jangan ini pembenaran tesis Demokrasi Permukaan-nya Jeff Haynes (1997)?

Soal ingatan, mungkin kurang bijaksana jika kita mempersalahkan masyarakat. Memang kenyataan, kegagalan dan kejahatan politik dengan mudah terlupakan sehingga politisi macam apa pun berpeluang memenangi pemilu di Indonesia. Namun, ini bukan mutlak salah masyarakat. Kelihaian politisi mengemas diri dan tindakan politiknya adalah aspek lain yang mendasar. Terkait juga di sini konspirasi jahat antarberbagai institusi elektoral, seperti KPU/KPUD dan Panwas yang melibatkan kepolisian dalam kasus Bengkulu Selatan.

Demokrasi permukaan

Menangnya politisi gagal dalam pemilihan adalah ekses buruk dari apa yang disebut ”demokrasi permukaan” oleh Haynes. Atau bisa juga dibaca sebagai sinyalemen ”demokrasi lemah” dalam kategori Benjamin Barber (1984).

Haynes, termasuk Barber, sebetulnya berbicara tentang ”demokrasi prosedural” yang berkembang pada abad ke-20 untuk menamakan praktik demokrasi liberal yang menekankan prosedur (Ellen Wood, 1996; Hollinger, 1996; Bowles & Gintis, 1987). Kekhususan Haynes terletak pada generalisasi bahwa ”demokrasi permukaan” adalah model demokrasi di negara-negara berkembang di mana demokrasi masih berkutat pada pembentukan pranata formal, penyediaan prosedur elektoral, dan belum menyentuh ranah pembangunan kesadaran. Hal ini terkait masyarakat sipil yang lemah dan absennya kepemimpinan politik yang berinisiatif menciptakan kontingensi bagi lahirnya gerakan sipil ke arah demokratisasi.

Untuk konteks Indonesia, Haynes dan Barber sulit dibantah. Ada dua fakta yang menonjol. Pertama, demokrasi masih di permukaan. Kedua, masyarakat belum cukup matang untuk menentukan pilihan rasional tanpa pengaruh dominatif dari struktur dominan, seperti oligarki partai politik, birokrasi, institusi tentara, dan penguasa kapital.

Sambil menyadari bahwa kondisi kurang matang ini terkait gagalnya partai politik menjadi agen pendidikan politik, kita perlu akui juga institusi lain seperti universitas, bahkan media, belum optimal melakukan pencerahan.

Khusus untuk universitas, konsentrasi berlebihan pada pemenuhan kebutuhan finansial guna menggerakkan mesin lembaga adalah awal dari kehancuran demokrasi sipil. Setidaknya ini dasar moral dari kecemasan para mahasiswa yang dulu menolak pengesahan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP).

Agaknya universitas perlu meredefinisi fungsi ”pelayanan masyarakat” secara lebih luas agar menyentuh juga aspek pendidikan politik bagi masyarakat. Keterlibatan universitas dalam bingkai pencerahan, bukan kampanye parsial untuk elite tertentu, adalah kewajiban eksistensial.

Dulu, pada akhir 1960-an, Foucault resah dengan dunia pendidikan Perancis setelah melihat ada persinggungan dengan kekuasaan. Foucalt meragukan obyektivitas dari kebenaran ilmiah dan tiba pada kesimpulan, pengetahuan dan kekuasaan itu dua sisi dari satu koin (1979).

Untuk melengkapi argumentasi rapuhnya masyarakat sipil di Indonesia, tesis Foucault bisa ditempatkan pada konteks kontes survei politik belakangan yang terus mengarah pada proyek kampanye. Hasil survei yang bertentangan antara lembaga yang satu dan yang lainnya seakan memastikan bahwa kebenaran ilmiah melekat inheren dengan struktur kekuasaan.

Demokrasi visual

Apa yang terjadi di Indonesia, ”demokrasi permukaan” diperburuk oleh penekanan berlebihan pada tampilan sehingga demokrasi kita sebetulnya ”demokrasi visual”, yakni demokrasi yang mengutamakan aspek tampak. Dalam politik, aspek visual tentu penting, tetapi penampilan sekadar bungkusan. Paling mendasar adalah substansi, yaitu kinerja in actu, keberpihakan pada rakyat, dan komitmen konkret terhadap prinsip pemerintahan demokratik.

Kita semua tahu, politisi kita lalai terhadap substansi. Politik direduksi sebagai urusan mengemas citra, mengatur penampilan. Praktik politik seperti ini perlu dihentikan meski tak sedikit institusi penggerak demokrasi terjebak arus yang sama.

Untuk itu, diperlukan strategi cerdas, etis, dan legal yang intensinya mencerahkan khalayak politik. Suatu strategi yang secara mutlak tidak boleh bertalian dengan kepentingan parsial dalam pemilu. Tidak mudah memang, tetapi harus dikerjakan oleh segenap elemen civil society. Sebab, demokrasi sesungguhnya berbicara soal peran rakyat dalam menciptakan pemerintahan (Schumpeter, 1950: 269)

URL Source: http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/01/27/00551480/paradoks.demokrasi.per

Boni Hargens

Mengajar Ilmu Politik di Universitas Indonesia; Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI)