Hari: 19 Maret 2008

Kebijakan Publik1 komentar

Rakyat Sehat, Urusan Siapa?

Baderi

Handrawan Nadesul <!– Satuan Keamanan PBB Diterjunkan –> Kompas, Rabu, 19 Maret 2008 | 01:06 WIB Kelompok The Oxford Health Alliance resah. Pada pertemuan puncak di Sydney, 25-27 Februari, kelompok itu memanggil dunia untuk melakukan sesuatu. Sepuluh tahun ke depan, wabah penyakit menahun dunia diproyeksikan bakal membunuh 388 juta jiwa. Ini adalah dampak yang lebih bengis dari ulah teroris. Tetapi, dunia politik tidak meliriknya karena lebih fokus menumpas peneror dunia. Penyakit jantung, paru-paru, kencing manis, dan kanker sudah mengisi tiga perlima kematian yang sebetulnya tak perlu terjadi. Kegemukan membunuh jutaan jiwa hanya karena rakyat salah pilih menu, keliru bergaya hidup. … Lanjutkan membaca Rakyat Sehat, Urusan Siapa?

Kebijakan Publik, Politik, Politik Ekonomi2 Komentar

Kemauan Politik, Kunci Pemberantasan Korupsi

Baderi

Oleh Frans H Winarta Kompas, 17 Maret 2008 Penangkapan jaksa Urip oleh KPK amat menggemparkan karena terjadi beberapa saat setelah Jampidsus mengumumkan tidak ada bukti kerugian negara dalam kasus BLBI. Tim Jaksa BLBI yang dibentuk sebagai upaya penyelesaian sejumlah perkara BLBI dicemari skandal yang memalukan dan menyakiti hati rakyat. Sebenarnya kejadian ini bisa dicegah jika ada keseriusan dan kewaspadaan tinggi dari pemerintah, terutama Kejaksaan Agung, dalam mengawasi kinerja Tim Jaksa BLBI. Untuk menyidik banyak perkara BLBI dan melibatkan nilai triliunan rupiah pasti rentan suap, intervensi, dan kepentingan banyak pihak. Tidak tuntasnya berbagai perkara BLBI memberi sinyal kepada pemerintah untuk bertindak … Lanjutkan membaca Kemauan Politik, Kunci Pemberantasan Korupsi

kemiskinanMeninggalkan komentar

Gizi Buruk Masih Bayangi Indonesia

Baderi

  Oleh: Posman Sibue Kompas, 17 Maret 2008 Gizi buruk masih membayangi kehidupan rakyat miskin di Indonesia. Di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang ibu yang hamil tujuh bulan meninggal bersama anak balitanya karena gizi buruk. Kematian ibu dan anak itu merupakan tragedi kemanusiaan. Ironis, Sulawesi Selatan adalah lumbung beras Indonesia bagian timur. Berita menyedihkan lain datang dari Cianjur, Jawa Barat. Kini ada 2.670 anak balita atau 1,7 persen dari jumlah penduduk di wilayah penghasil beras ini mengalami gizi buruk. Kedua tragedi memilukan itu hanya menambah data empiris yang menunjukkan penderitaan rakyat kecil tidak lebih baik selama 10 tahun terakhir. Kasus gizi … Lanjutkan membaca Gizi Buruk Masih Bayangi Indonesia

GlobalisasiMeninggalkan komentar

Kerja Sama Global Teknologi

Baderi

Oleh Jeffrey D. Sachs koran Tempo, 17 Maret 2008 Awal Februari 2008, US National Academy of Engineering merilis sebuah laporan mengenai “Tantangan Besar Teknologi Abad ke-21”. Tujuannya untuk memusatkan perhatian pada potensi teknologi dalam mengatasi ancaman kemiskinan dan kerusakan lingkungan di dunia. Termasuk terobosan teknologi, seperti tenaga matahari yang murah, pembuangan CO2 pembangkit tenaga yang aman, fusi nuklir, teknologi pendidikan yang baru, dan pengendalian efek samping kerusakan lingkungan akibat penggunaan pupuk nitrogen. Laporan itu, seperti “Tantangan Besar” serupa yang disusun Gates Foundation mengenai kesehatan global, menyoroti prioritas global yang baru: mendorong pengembangan teknologi maju untuk pembangunan yang berkesinambungan. Kita sudah … Lanjutkan membaca Kerja Sama Global Teknologi

PolitikMeninggalkan komentar

Mendesain Presidensial

Baderi

Oleh Denny Indrayana Kompas, 17 Maret 2008 Yang selalu konsisten hadir dalam praktik politik adalah inkonsistensi. Ini terlihat dalam diskursus mutakhir tentang sistem presidensial yang efektif di Tanah Air. Kini, DPR lebih galak kepada presiden dibanding pada era Orde Baru. Di satu sisi kegalakan itu penting guna mengefektifkan fungsi kontrol DPR dan mencegah hadirnya pemerintahan yang diktator. Namun, pada sisi lain, DPR yang hanya galak tanpa etika-moralitas dapat menjadi modus operandi menaikkan daya tawar yang bisa berujung pada penyuapan dan korupsi politik, yang berakibat lenyapnya efektivitas pemerintahan. Presidensial ”yes”, multipartai ”no” Sudah menjadi doktrin keilmuan yang diamini, pemerintahan presidensial tidak … Lanjutkan membaca Mendesain Presidensial

Kebijakan Publik, MoneterMeninggalkan komentar

Revitalisasi kebijakan fiskal

Baderi

Oleh Iman Sugema Bisnis Indonesia, 17 Maret 2008 Terus melonjaknya harga minyak mentah dunia dan berbagai komoditas pangan telah membuat APBN dalam posisi yang sangat rawan. APBN 2008 yang baru berjalan dua bulan terpaksa harus direvisi habis-habisan. Ini merupakan rekor revisi tercepat sepanjang sejarah ekonomi modern. Payahnya, hasil revisi itu pun terancam direvisi ulang karena angka yang dicantumkan dipandang tidak realistis. Perkiraan dari sebuah kementerian menunjukan bahwa apabila harga minyak mentah dunia selalu berada di atas US$100 per barel, seperti yang terjadi pada Maret, subsidi diperkirakan mencapai Rp300 triliun-sebuah besaran yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ada dua persoalan yang saling … Lanjutkan membaca Revitalisasi kebijakan fiskal

Politik, Politik EkonomiMeninggalkan komentar

Bank Indonesia Bukan Induk dari Bank-bank Komersial

Baderi

Oleh Faisal Basri Kompas, 17 Maret 2008 Kontroversi proses pemilihan Gubernur Bank Indonesia terus berlanjut. Kalangan DPR yang menolak dan pihak Istana saling bersahutan. Sumber kontroversi adalah karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjagokan Agus Martowardojo (AM). Indikasi kuatnya terlihat dari dukungan penuh Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat kepada AM, sementara tak satu suara pun memilih Raden Pardede (RP). Jadi, sangat jelas RP dipasang semata-mata sebagai calon pendamping atau pelengkap penderita untuk memuluskan AM. Pengajuan AM memunculkan pertanyaan besar, apakah Presiden memahami sepenuhnya tantangan yang sedang dihadapi perekonomian Indonesia dan di mana peran Bank Indonesia (BI) untuk menjawab tantangan … Lanjutkan membaca Bank Indonesia Bukan Induk dari Bank-bank Komersial

Politik, Politik EkonomiMeninggalkan komentar

Mungkinkah Membuka Kembali Kasus BLBI?

Baderi

Oleh Suhartono Kompas, 17 Maret 2008 Pascatertangkap tangannya jaksa Urip Tri Gunawan memunculkan desakan agar penyidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dibuka lagi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Urip adalah kepala tim jaksa pemeriksa yang khusus menangani BLBI yang diterima Bank Dagang Nasional Indonesia (Sjamsul Nursalim) dan Bank Central Asia (Anthony Salim). Banyak yang menyatakan, dengan itikad baik pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan politik dan lainnya, kasus tersebut bisa dibuka lagi. Alasan paling sederhana adalah rasa keadilan. Rasa keadilan itu di antaranya terkait dengan jumlah pengembalian utang BLBI yang tak sebanding dengan kewajiban utangnya. Kalaupun telah dibayar lunas dengan aset, nilainya saat … Lanjutkan membaca Mungkinkah Membuka Kembali Kasus BLBI?

Kebijakan Publik, Politik EkonomiMeninggalkan komentar

Ketika Indonesia jadi tumbal industri tambang

Baderi

Oleh Firdaus Cahyadi Bisnis Indonesia, 17 Maret 2008 Tuhan telah menganugerahi Indonesia sebagai negeri yang sangat kaya akan sumber daya alam (SDA), baik di darat maupun di laut. Untuk itulah, tak heran bila sejak dahulu kekayaan SDA itu menjadi rebutan negara lain. Beberapa negara pun tercatat pernah menjajah negeri ini, bahkan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaannya, negeri ini telah mengorbankan banyak nyawa anak bangsanya. Kini setelah usia kemerdekaan Indonesia hampir mencapai 63 tahun ternyata incaran terhadap penguasaan SDA di negeri ini tidak pernah berhenti. Bedanya, jika dulu melalui pendekatan militeristis kini pendekatannya lebih melalui lobby kepada para pemegang kebijakan di … Lanjutkan membaca Ketika Indonesia jadi tumbal industri tambang

PolitikMeninggalkan komentar

Isu Kudeta dan Reformasi TNI

Baderi

Bartain Simatupang Koran Tempo, 14 Maret 2008 Kekhawatiran bahwa kemungkinan kudeta dan intervensi militer seperti di Pakistan, Thailand, Filipina, dan Burma bisa terjadi di Indonesia kembali dipersoalkan. Ada sebagian elite sipil dan pengamat politik yang menganggap kekhawatiran ini perlu diungkapkan. Sementara itu, TNI justru menganggap bahwa kekhawatiran tersebut tidak perlu muncul di Indonesia. Alasannya, reformasi TNI sudah mengalami kemajuan signifikan. Permasalahannya, seberapa pentingkah kekhawatiran ini untuk didiskusikan kembali. Respons kritis Perihal kekhawatiran ini sebenarnya jelas terkait dengan proses kelanjutan reformasi internal TNI. Pada prinsipnya penulis sependapat bahwa pelaksanaan reformasi TNI telah memperlihatkan kemajuan bagi pemosisian TNI dalam sistem demokrasi yang … Lanjutkan membaca Isu Kudeta dan Reformasi TNI