oleh: TONY PRASETIANTONO LENGKAP sudah malapetaka yang terus menimpa perekonomian Indonesia. Masalah “terbaru” kita sekarang adalah buruknya koordinasi kebijakan publik (public policy). Bagaimana mungkin harga bahan bakar minyak (BBM), dan kemungkinan juga tarif dasar listrik (TDL), serta tarif pulsa telepon dinaikkan secara serentak? Tidakkah tim ekonomi menyadari, selain akan menaikkan inflasi, tindakan itu juga akan segera mengundang “perkara” sosial-politik lain yang sangat rawan? Saya tahu posisi ekonomi kita sedang dalam keadaan terdesak, namun apakah memang tidak ada cara lain yang lebih kecil risiko dan derajat resistensinya? Kebijakan publik senantiasa memiliki dua dimensi, ekonomi dan politik. Dari sisi ekonomi, APBN memang … Lanjutkan membaca Buruknya Koordinasi Kebijakan Publik

Oleh Satjipto Rahardjo Kompas, 10 April 2008 Dengan menggelegar keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998 memerintahkan agar mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya diadili atas dakwaan korupsi. Sepuluh tahun kemudian dengan menggelegar pula putusan pengadilan dijatuhkan, yang membebaskan Pak Harto dan ahli warisnya dari perbuatan melawan hukum. Lalu apanya, siapa, dan di mana terletak kesalahan sehingga terjadi jurang besar antara ”keputusan MPR 1998” dan ”keputusan Pengadilan Negeri 2008”? Apakah siasat yang dipasang oleh para penegak hukum yang keliru atau ada faktor-faktor ekstra-yuridis yang mengintervensi, atau apa lagi? MPR itu bukan institut ”esek- esek”, tetapi gabungan dari perwakilan bangsa yang mewakili 200 … Lanjutkan membaca Menggelegar Lalu Kempis

Oleh: Roby Arya Brata Koran Tempo, 11 Maret 2008Mengembalikan aset korupsi para tiran yang telah diinvestasikan melalui sistem keuangan internasional bukanlah pekerjaan yang mudah. Dari pengalaman melacak aset hasil korupsi para diktator di berbagai negara, tingkat keberhasilan pengembalian aset (asset recovery) itu sangatlah rendah. Upaya pengembalian aset tersebut menghadapi kendala hukum yang pelik. Pola korupsi Banyak pola korupsi yang dilakukan oleh para diktator. Namun, pada umumnya mereka memanfaatkan celah dalam sistem keuangan dan hukum negara tertentu. David A. Chaikin (2001), penasihat hukum pemerintah Filipina dalam pengembalian aset hasil korupsi mantan presiden Ferdinand Marcos, mencatat berbagai pola korupsi diktator dan kesulitan … Lanjutkan membaca Melacak Aset Korupsi Para Diktator

EEP SAEFULLOH FATAH Kompas  Selasa, 4 Maret 2008 | 02:03 WIB Saya bersua berita itu dengan masygul beberapa hari lampau. Diberitakan, sejumlah petinggi partai kecil di DPR meninggalkan ruangan lobi antarpartai dengan wajah berseri-seri. Pasalnya, lobi antarpartai menyepakati pemberlakuan electoral threshold (ambang batas pemilu) sebesar 3 persen dan parliamentary threshold (ambang batas legislatif) sebesar 2,5 persen untuk Pemilu 2009. Namun, bukan itu yang membuat mereka tersenyum, melainkan oleh munculnya aturan peralihan yang membolehkan semua partai yang memiliki kursi di DPR, sekecil apa pun suaranya, menjadi peserta Pemilu 2009. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mengatur Pemilu 2004 sebetulnya menentukan ambang … Lanjutkan membaca Cicilan dan Swalayan

Pada saat ini, detik ini, semua insan menjalani kehidupan dengan penuh rasa suka dan duka. Kesuksesan yang telah diraihnya melalui liku-liku panjang nan berduri. Tokoh-tokoh yang terlihat maupun tak terlihat mendapatkan kesuksesan-kesuksesan melalui tapak-tapak kaki. Dari beribu-ribu langkah yang telah mereka, kita, anda lalui berawal dari satu langkah yang mungkin tak berarti, tetapi telah mengantarkan kepada ribuan, jutaan, miliaran bahkan tak terhitung lagi langkah-langkah yang telah dilalui. Dari satu langkah ini, dari satu yang sederhana ini, saya memulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri dan mulai dari yang sederhana ini.  Semoga bermanfaat… Lanjutkan membaca Satu Langkah

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging! Lanjutkan membaca Hello world!