Oleh: Baderi
Kasus Prita Mulyasari menjadi fenomenal. Yah.. kasus ini masuk ke dalam ranah politik. Sebut saja calon presiden RI 2009-20014 Megawati Soekarnoputri rela mengunjungi Prita Mulyasari di LP Tangerang (1) . Ketika berita ditulis pada blog ini, Prita Mulyasari mendapat dukungan lebih dari 10.000 melalui jejaring sosial Facebook (2). Kasus ini mencuat melaui email yang [...]
Arsip untuk ‘Kebijakan Publik’ Kategori
Isi Email Prita Mulyasari Menjadi Isu Kebijakan Publik
Diposkan dalam Kebijakan Publik, Politik, Sosial pada 4 Juni, 2009 | 6 Komentar »
Kebijakan Bertransaksi
Diposkan dalam Kebijakan Publik pada 18 Mei, 2009 | 2 Komentar »
oleh: Baderi
Saat ini, bertransaksi saja diatur, tidak bisa seenaknya melakukan transaksi, bisa-bisa masuk bui. Tentunya ini bukanlah sekedar transaksi sederhana yang biasa terjadi dipasar-pasar tradisional dengan menggunakan teknik barter atau secara tunai. Dan bukan pula terjadi face to face pada saat terjadinya transaksi itu sendiri.
Kebijakan transaksi itu telah di atur dalam sebuah undang-undang yaitu UU [...]
Isu Kebijakan Publik
Diposkan dalam Kebijakan Publik pada 25 Maret, 2009 | 2 Komentar »
Oleh: Baderi, S.Sos., M.E
Jakarta, 25 Maret 2009
Kebijakan publik merupakan salah satu tema yang senantiasa mendapat dan menyita perhatian publik dalam berbagai kesempatan. Kebijakan publik memang tidak serta merta muncul begitu saja, tidak pula tiba-tiba ada muncul kepermukaan publik. Kebijakan publik ada melalui proses yang begitu panjang bahkan rumit. Demikian kompleksnya suatu permasalahan terkadang bisa memakan [...]
Di Seputar Stimulus Fiskal
Diposkan dalam Kebijakan Publik, Politik Ekonomi pada 27 Januari, 2009 | Leave a Comment »
oleh: M Fadhil Hasan
Ketika rumah tangga dan dunia usaha melihat ketidakpastian ekonomi akibat resesi, pemerintah harus mengambil peranan yang lebih nyata lagi, bukan hanya mengatur perekonomian, tapi langsung terjun melakukan intervensi ke dalam perekonomian melalui stimulus fiskal.
Adalah ekonom terbesar setelah Adam Smith,yaitu John Keynes, yang menyerukan hal tersebut. Hari-hari ini ketika beberapa negara maju [...]
Menghadapi Ancaman Pengangguran
Diposkan dalam Kebijakan Publik, Politik Ekonomi, kemiskinan pada 27 Januari, 2009 | Leave a Comment »
oleh: Iman Sugema
Saat ini Indonesia belum sepenuhnya bangkit dari krisis moneter yang melanda 11 tahun lalu. Tingkat pengangguran saat ini masih lebih tinggi, yaitu sekitar 8,46%,dibandingkan 11 tahun lalu sekitar 6,42%.
Kemiskinan masih sekitar 15,4%, jauh di atas kondisi sebelum krisis yang hanya 9%. Dengan indikator sosial yang buram tersebut,kini kita menghadapi sebuah ancaman baru yang [...]
Implementasi Kebijakan Anti Keterlantaran Penduduk di Indonesia
Diposkan dalam Kebijakan Publik pada 19 Januari, 2009 | 5 Komentar »
Oleh: Syafuan Rozi
Periset di Pusat Penelitian Politik
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)-Jakarta
Abstrak
Setelah beberapa orde pemerintahan berganti di Indonesia, pertanyaan yang bisa muncul adalah apa yang sesungguhnya dibutuhkan publik menengah bawah untuk difasilitasi oleh pengelola negara. Apakah berupa perangkat kebijakan dan penentuan fokus prioritas atau dana bantuan ‘sembako’ yang habis sekali pakai dan bisa [...]
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU ITE Tak Sekadar Blokir Pornografi
Diposkan dalam Kebijakan Publik, Politik pada 15 April, 2008 | Leave a Comment »
Oleh: Naura Najwa Hairrudin
Sindo, 15 April 2008
Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disahkan tanpa ingar-bingar. Semula, banyak pihak memandang positif kehadiran UU ITE karena tujuannya mulia, melindungi moral bangsa.
Namun dalam perkembangannya, banyak pihak mulai berpolemik terkait ekses negatif dari UU tersebut, terutama bagi dunia pers.Bagaimana menyikapinya? UU ITE adalah cyber law pertama di Indonesia.Semula, [...]
Reformasi Pertama Birokrasi
Diposkan dalam Kebijakan Publik, Politik pada 2 April, 2008 | Leave a Comment »
Oleh Eko Prasojo
Kompas, Rabu, 2 April 2008 | 00:37 WIB
Gelombang reformasi yang bergulir tahun 1998 ternyata belum mampu menciptakan kesejahteraan umum masyarakat. Dipicu oleh harga minyak dunia, kebutuhan pokok masyarakat pun semakin mahal dan sulit didapatkan. Namun, apakah memang harga minyak dunia yang menjadi penyebab utama semakin sulitnya kehidupan masyarakat? Bukankah di negara- negara lain—bahkan [...]
Reformasi Birokrasi bukan Birokratisasi Reformasi
Diposkan dalam Kebijakan Publik, Politik pada 2 April, 2008 | Leave a Comment »
Oleh Dita Indah Sari
Kompas, Rabu, 2 April 2008 | 00:37 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak cepat. Penangkapan jaksa Urip Tri Gunawan segera diikuti dengan penahanan dan penggeledahan sejumlah ruangan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung berikut rumah kediaman Sjamsul Nursalim (Kompas, 4/3). Penangkapan ini tentu adalah aib, bukan saja bagi Kejagung, tetapi juga bagi segenap jajaran birokrasi [...]
Selamatkan ekonomi nasional
Diposkan dalam Kebijakan Publik, Politik Ekonomi pada 2 April, 2008 | Leave a Comment »
Oleh Yusuf Waluyo Jati
Bisnis Indonesia, 1 April 2008
Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengusung delapan rekomendasi kepada pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian nasional akibat meningkatnya resesi ekonomi global dan lonjakan harga minyak dunia.
Ketua Umum Kadin Indonesia M.S. Hidayat menyebut kedelapan rekomendasi itu meliputi revitalisasi pertanian, ketahanan pangan, peningkatan daya saing di pasar domestik, peningkatan produksi minyak 1,1 [...]
Kemiskinan warga dan tanggung jawab negara
Diposkan dalam Kebijakan Publik, kemiskinan pada 2 April, 2008 | Leave a Comment »
Oleh Herdi Sahrasad
Bisnis Indonesia, 1 April 2008
Jutaan warga negara Indonesia masih hidup dalam kemelaratan. Kalau kita menggunakan ukuran US$ 2 -PPP (purchasing power parity )/kapita/hari yakni ukuran yang digunakan Bank Dunia, pada 2007 angka kemelaratan mencapai 105,3 juta jiwa (45,2%) atau lebih rendah dari angka pada 2006 yang mencapai 113,8 juta jiwa (49,6%).
Yang menyedihkan, suara [...]
Daulat Pangan
Diposkan dalam Kebijakan Publik, Politik Ekonomi pada 2 April, 2008 | Leave a Comment »
Oleh Khudori
Kompas, 1 April 2008
Krisis pangan menjalar ke mana-mana, termasuk Indonesia. Keadaan kelebihan pasokan tidak lagi terjadi, sebaliknya dunia kini ditandai kelebihan permintaan.
Kondisi haus pangan dipicu booming ekonomi China dan India (Chindia) yang populasinya hampir sepertiga penduduk dunia. Pertumbuhan ekonomi hampir dua digit, mensyaratkan pemenuhan pangan dan energi dalam jumlah besar. Selain itu, pemanasan global [...]
Jalan rusak dan good governance
Diposkan dalam Kebijakan Publik pada 2 April, 2008 | Leave a Comment »
Oleh Bambang Susantono & A. Taufik Mulyono
Bisnis Indonesia, 1 April 2008
Kerusakan jalan di berbagai daerah di Tanah Air tahun ini memang luar biasa. Di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan etalase bangsa, lubang-lubang (potholes) yang menganga di jalan-jalan protokol telah mengakibatkan kecelakaan ringan, berat dan bahkan memakan korban jiwa.
Di beberapa kabupaten terjadi demonstrasi. Warga memancing ikan [...]
UKM Masuk Bursa?
Diposkan dalam Kebijakan Publik pada 31 Maret, 2008 | 1 Komentar »
Oleh Novri Irza Hidayattullah
Koran Sindo, 31 Maret 2008
Sulitnya akses usaha kecil dan menengah (UKM) terhadap kredit perbankan telah melahirkan ide agar UKM mencari sumber pendanaan usaha yang lain.
Belakangan muncul ide agar UKM masuk ke pasar modal yang menjadi wacana menarik.Mekanisme melepas saham di bursa dianggap lebih murah dan menguntungkan bagi UKM dibandingkan harus mengikuti aturan [...]
Menyoal pemblokiran situs porno dalam UU ITE
Diposkan dalam Kebijakan Publik, Teknologi Informasi pada 31 Maret, 2008 | Leave a Comment »
Oleh: Gombang Nan Cengka
Bisnis Indonesia, 29 Maret 2008
Pemerintah kini memiliki payung hukum untuk melakukan pemblokiran situs porno. Apakah pemblokiran itu efektif untuk menangkal pornografi di Internet?
Akhirnya Indonesia ikut dalam deretan negara-negara pemblokir situs web. Data di jaringan web di Indonesia yang selama ini lalu-lalang tanpa hambatan tidak akan dibiarkan bebas begitu saja. [...]
Negeri Maritim yang Merana
Diposkan dalam Kebijakan Publik, Politik Ekonomi pada 24 Maret, 2008 | Leave a Comment »
Oleh Faisal Basri
Kompas, 24 Maret 2008
Masih belum lekang dari ingatan kita ketika beberapa waktu lalu Kongres Amerika Serikat menolak pengambilalihan pelabuhan-pelabuhan di negerinya oleh investor Timur Tengah. Dalam waktu yang berdekatan, perusahaan minyak China juga batal mengakuisisi salah satu perusahaan minyak besar AS. Akhirnya yang mengambil alih perusahaan minyak tersebut adalah sesama perusahaan AS, Chevron.
Kasus [...]
Ke Mana Arah Kebijakan?
Diposkan dalam Kebijakan Publik pada 24 Maret, 2008 | Leave a Comment »
Sofia Kartika
Kompas, 24 MAret 2008
Namanya Basse. Daeng Basse. Barangkali tak pernah terlintas di benak perempuan 36 tahun tersebut dirinya akan dibicarakan berhari-berhari di berbagai media massa. Tidak cuma televisi dan koran di Makassar, tempat dia menumpang hidup di salah satu sudutnya, tetapi juga media massa di seluruh Indonesia.
Kalau bisa memilih barangkali Daeng Basse tidak [...]
Rakyat Sehat, Urusan Siapa?
Diposkan dalam Kebijakan Publik pada 19 Maret, 2008 | 1 Komentar »
Handrawan Nadesul
<!–
Satuan Keamanan PBB Diterjunkan
–>
Kompas, Rabu, 19 Maret 2008 | 01:06 WIB
Kelompok The Oxford Health Alliance resah. Pada pertemuan puncak di Sydney, 25-27 Februari, kelompok itu memanggil dunia untuk melakukan sesuatu.
Sepuluh tahun ke depan, wabah penyakit menahun dunia diproyeksikan bakal membunuh 388 juta jiwa. Ini adalah dampak yang lebih bengis dari ulah teroris. Tetapi, dunia [...]
Kemauan Politik, Kunci Pemberantasan Korupsi
Diposkan dalam Kebijakan Publik, Politik, Politik Ekonomi pada 19 Maret, 2008 | 2 Komentar »
Oleh Frans H Winarta
Kompas, 17 Maret 2008
Penangkapan jaksa Urip oleh KPK amat menggemparkan karena terjadi beberapa saat setelah Jampidsus mengumumkan tidak ada bukti kerugian negara dalam kasus BLBI.
Tim Jaksa BLBI yang dibentuk sebagai upaya penyelesaian sejumlah perkara BLBI dicemari skandal yang memalukan dan menyakiti hati rakyat.
Sebenarnya kejadian ini bisa dicegah jika ada keseriusan dan kewaspadaan [...]
Revitalisasi kebijakan fiskal
Diposkan dalam Kebijakan Publik, Moneter pada 19 Maret, 2008 | Leave a Comment »
Oleh Iman Sugema
Bisnis Indonesia, 17 Maret 2008
Terus melonjaknya harga minyak mentah dunia dan berbagai komoditas pangan telah membuat APBN dalam posisi yang sangat rawan. APBN 2008 yang baru berjalan dua bulan terpaksa harus direvisi habis-habisan. Ini merupakan rekor revisi tercepat sepanjang sejarah ekonomi modern.
Payahnya, hasil revisi itu pun terancam direvisi ulang karena angka yang dicantumkan [...]