oleh: TONY PRASETIANTONO
LENGKAP sudah malapetaka yang terus menimpa perekonomian Indonesia. Masalah “terbaru” kita sekarang adalah buruknya koordinasi kebijakan publik (public policy). Bagaimana mungkin harga bahan bakar minyak (BBM), dan kemungkinan juga tarif dasar listrik (TDL), serta tarif pulsa telepon dinaikkan secara serentak?
Tidakkah tim ekonomi menyadari, selain akan menaikkan inflasi, tindakan itu juga akan segera mengundang “perkara” sosial-politik lain yang sangat rawan? Saya tahu posisi ekonomi kita sedang dalam keadaan terdesak, namun apakah memang tidak ada cara lain yang lebih kecil risiko dan derajat resistensinya?
Kebijakan publik senantiasa memiliki dua dimensi, ekonomi dan politik. Dari sisi ekonomi, APBN memang sedang tertekan dahsyat akibat banyak asumsi yang meleset. Sementara itu, pemberian subsidi yang berlarut-larut jelas tidak sehat. Selain menciptakan dependensi dan inefisiensi, kita juga kenyang pengalaman, bahwa subsidi sangat rawan penyelewengan. Subsidi kepada kelompok miskin sering “nyasar” ke kelompok lain yang semestinya tidak disubsidi. Karena itu, subsidi harus lebih selektif, dan akhirnya dihapus.
Namun, bagaimana kalkulasinya secara sosial-politik? Jatuhnya pemerintahan Soeharto pada Mei 1998 juga didahului dengan kenaikan harga BBM, yang menyulut kemarahan massa di mana-mana. Ironisnya, kenaikan harga itu sebelumnya sudah direkomendasi IMF. Akibatnya, jangan heran jika muncul gosip bahwa “IMF memang sengaja menjatuhkan pemerintahan Soeharto melalui kebijakan publik yang buruk”. Selama ini, IMF hanya peduli soal teknis-ekonomis, namun mengabaikan risiko-risiko sosial-politik.
Kini, kejadian itu berulang. Kita pun jadi menduga-duga bahwa hal ini terjadi karena kurangnya visi dan sensitivitas terhadap dampak sosial-politik (social cost), bisa juga karena lemahnya lobi terhadap IMF yang selama ini cenderung mudah “main stempel” merekomendasikan kenaikan harga BBM. Namun, apa pun alasannya, tebersit kesan kuat, buruknya koordinasi kebijakan publik pemerintahan Abdurrahman Wahid.
Cepat atau lambat, kenaik-an harga BBM dan listrik harus terjadi. Keduanya memang menguras banyak subsidi, sementara itu PLN kini sedang dalam keadaan sekarat karena luar biasa kesulitan keuangan.
Akan tetapi, bagaimana soal kenaikan pulsa telepon? Meski PT Telkom masih terus mengantungi laba trilyunan setiap tahun, mereka masih saja ingin menaikkan labanya. Hasrat menaikkan laba ini kemungkinan besar disebabkan oleh kemauan pemerintah untuk menambah setoran laba BUMN kepada APBN. Tahun ini, BUMN diharapkan menyetor sebagian labanya sebesar Rp 10,5 trilyun. Di luar itu, dari privatisasi BUMN (yang kurang terdengar geregetnya itu), ditargetkan juga diperoleh Rp 6,5 trilyun.
Akan tetapi, masalahnya apakah benar sudah tidak ada jalan lain? Dan yang tak kalah penting, tim ekonomi tidak mempunyai perencanaan yang matang mengenai penjadwalannya sehingga tidak begitu saja menaikkan harga dan tarif barang publik.
Akumulasi kenaikan harga BBM (30 persen) dan kemungkinan TDL (17,5 persen) dalam persentase yang tinggi sudah pasti akan mendorong inflasi tinggi-tinggi. Dalam situasi ini, bagaimana mungkin pemerintah masih “nekat” memasang target inflasi di bawah 10 persen? Jelas tidak realistis.
Agaknya pemerintah masih tidak bisa membedakan, atau setidaknya mencampuradukkan, kapan mereka menetapkan prediksi dan kapan menggantungkan harapan. Saya yakin bahwa inflasi di bawah 10 persen sebenarnya merupakan angka harapan, keinginan, dan impian pemerintah. Namun, kondisi obyektif yang terjadi sekarang sama sekali tidak mendukung terealisasinya impian itu. Kalau prediksi di bawah 10 persen ini kelak meleset, selanjutnya pemerintah akan semakin kehilangan kredibilitas, karena asumsi yang dipatoknya selalu ngawur dan salah melulu.
***
SUDAH saatnya tim ekonomi mulai sekarang lebih mengedepankan perhitungan yang rasional dalam menetapkan target sehingga presisinya tinggi. Buat apa mematok target terlalu optimistis kalau ternyata itu tidak realistis?
Berikut ini beberapa agenda yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan APBN 2001.
Pertama, mau tidak mau, sisi pengeluaran juga harus ditekan habis-habisan. Yang paling mungkin dilakukan adalah menjadwalkan kembali atau bahkan membatalkan sama sekali proyek-proyek, terutama yang tidak bersifat cepat menghasilkan (quick yielding).
Memang akan selalu ada argumentasi bahwa hal ini akan mengganggu pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam situasi sekarang, apa sih bedanya pertumbuhan ekonomi tiga atau empat persen? Kalaupun penurunan sisi pengeluaran pembangunan ini harus dikompensasi dengan penurunan pertumbuhan satu persen, kita masih bisa menerimanya sebagai suatu konsekuensi logis.
Kedua, harus ada harmonisasi jadwal kenaikan harga. Kapan harga BBM naik, kapan tarif listrik, kapan giliran telepon. Kenaikan secara serentak hanya menambah tensi kepanikan masyarakat, malah membuat mereka “kalap”, yang ujung-ujungnya akan direspons dengan sangat elastis, berupa kenaikan harga-harga dalam persentase yang tidak proporsional alias tidak wajar.
Respons yang tidak proporsional ini tampaknya tidak diantisipasi dengan baik. Buktinya, masih ada saja menteri yang optimistis, bahwa kenaikan harga BBM bisa diisolasi. Pendapat ini jelas ngawur karena sepanjang pengalaman, kenaikan harga BBM selalu sensitif, elastis, dan tidak bisa diisolasi, dampaknya akan membesar ke mana-mana seperti gelindingan bola salju (snowballing effect).
Akumulasi banyak kenaikan harga dan tarif dalam waktu bersamaan juga sudah terbukti sangat rentan social cost. Saya menangkap kesan kuat, pemerintah cenderung overconfidence terhadap persoalan ini-gaya ini sangat khas manajemen Gus Dur (Presiden Abdurrahman Wahid-Red). Mungkin mereka berasumsi bahwa masyarakat sudah “terbiasa” mengalami kerusuhan sehingga risiko ini agak diabaikan. Sayangnya, IMF pun tampak cuek, kurang peduli, atau menganggap enteng soal ini.
Ketiga, efisiensi BUMN masih sebatas slogan. Rizal Ramli sebagai Menteri Keuangan dan Pendayagunaan BUMN yang baru harus segera merealisasikan slogan ini menjadi kenyataan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa buruknya efisiensi BUMN sering kali harus dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan harga dan tarif.
Saya sangat yakin bahwa Pertamina dan PLN masih bisa menaikkan efisiensinya sehingga mereka tidak perlu menaikkan harga dan tarifnya. Telkom juga masih bisa meningkatkan efisiensinya untuk mengejar setoran APBN, tanpa perlu menaikkan tarif.
Sebaliknya, saya salut kepada Garuda Indonesia yang bisa bertahan tidak menaikkan tarif meski kurs dollar AS naik tajam. Manajemen Garuda bahkan mengatakan bahwa mereka masih bisa menekan ongkos di sana-sini untuk mengompensasi kenaikan dollar. Padahal, seperti halnya PLN, Garuda juga menanggung beban utang luar negeri yang sangat besar.
Keempat, jika saja pemerintah mendapat dukungan simpati yang besar dari kreditor internasional, bukan mustahil kita masih mendapat fasilitas penjadwalan pembayaran utang luar negeri dari Paris Club. Kalau kita bisa mendapat penjadwalan satu milyar dollar saja, itu artinya Rp 11 trilyun, suatu jumlah yang cukup besar untuk menciptakan ruang gerak APBN.
Kelima, ada isu klasik yang belakangan ini agak dilupakan. Titik kritis untuk menyelamatkan APBN dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan tetap saja terletak pada kurs rupiah yang kuat dan stabil. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan starting point kurs yang kuat dan stabil. Perencanaan dan realisasi APBN pasti menjadi lebih mudah dilakukan.
Akan tetapi, masalahnya, dua isu terakhir, yakni negosiasi Paris Club dan kurs rupiah yang kuat dan stabil hanya akan dapat direalisasikan, jika pemerintah mendapat dukungan besar dari rakyat domestik dan kalangan internasional, seperti yang pernah dinikmati Gus Dur di awal pemerintahannya pada Oktober 1999. Kebutuhan untuk mendapatkan dukungan kembali, serta merebut momentum kepercayaan untuk memulihkan perekonomian melalui pembentukan pemerintahan (baru) yang tangguh, merupakan esensi dari penantian dan harapan kita terhadap Sidang Istimewa MPR nanti. *
