Oleh Bambang Susantono & A. Taufik Mulyono
Bisnis Indonesia, 1 April 2008
Kerusakan jalan di berbagai daerah di Tanah Air tahun ini memang luar biasa. Di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan etalase bangsa, lubang-lubang (potholes) yang menganga di jalan-jalan protokol telah mengakibatkan kecelakaan ringan, berat dan bahkan memakan korban jiwa.
Di beberapa kabupaten terjadi demonstrasi. Warga memancing ikan atau menanam tumbuhan di jalan-jalan yang menjadi kubangan. Jalan rusak yang banyak memakan korban terjadi saat anggaran pembangunan jalan dinaikkan. Apa yang terjadi sebenarnya?
Fakta yang didukung oleh kajian teori memperlihatkan kerusakan struktural jalan dipengaruhi tiga faktor penting, yaitu: Pertama, kendaraan berat dengan muatan lebih (overloading); Kedua, kondisi drainase permukaan jalan; dan Ketiga, mutu pelaksanaan konstruksi jalan.
Survei pendapat terbaru pada 214 pakar perkerasan jalan dari berbagai kalangan menyimpulkan urutan prioritas faktor pengaruh kekuatan jalan,yaitu Pertama, mutu pelaksanaan konstruksi (44,2%); Kedua, drainase permukaan (40,2%); dan Ketiga, repetisi beban lalu-lintas (15,6%).
Overloading terjadi secara kasat mata di setiap lintas utama jalan seperti Lintas Timur Sumatra dan Pantai Utara Jawa. Beban muatan lebih seharusnya dikontrol melalui jembatan timbang yang dioperasikan oleh kabupaten/ kota.
Kondisi tersebut diperparah oleh rekayasa desain konstruksi karoseri bak truk pengangkut yang dibuat dengan dimensi yang lebih besar dari seharusnya.
Para pengemudi dan pemilik truk mengungkapkan dari perhitungan ekonomis lebih untung bagi mereka membayar denda damai daripada mengikuti aturan, karena banyaknya pungli di jalan. Hal itu memperlihatkan penanganan overloading sudah “salah kaprah” karena seringkali dinilai hanya sebagai masalah governance di lapangan daripada masalah teknis yang serius.
.cat { font-weight: bold; font-size: 14px; color: #003399; font-family: Arial, helvetica, sans-serif} .judul1 { font-weight: bold; font-size: 11px; color: #FFFFFF; font-family: Arial, helvetica, sans-serif; text-align: center} .isi { font-weight: bold; font-size: 11px; font-family: Arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: top} .isi1 { font-weight: bold; font-size: 11px; font-family: Arial, helvetica, sans-serif; text-align: right} .isiq { font-weight: bold; font-size: 11px; font-family: Arial, helvetica, sans-serif; text-align: center; vertical-align: top} .judula { font-weight: bold; font-size: 11px; color: #000000; font-family: Arial, helvetica, sans-serif; text-align: center}
| Survei pendapat 214 pakar perkerasan jalan di Indonesia | |
| Dinas PU | 21% |
| Konsultan teknik jalan | 14% |
| Kontraktor bidang jalan | 11% |
| Peneliti dan perguruan | 30% |
| P2JJ dan Balitbang PU | 24% |
| Menyimpulkan urutan bobot prioritas | |
| Drainase permukaan jalan | 40,20% |
| Repetisi beban lalu lintas kendaraan yang lewat | 15,60% |
| Mutu pelaksanaan konstruksi jalan | 44,20% |
Faktor pengaruh kedua yang penting adalah sistem drainase permukaan jalan. Teori perkerasan jalan menyatakan air merupakan musuh utama struktur jalan terutama konstruksi flexible pavement.
Genangan akan memberikan kesempatan air menerobos pori permukaan jalan beraspal yang akan merusak ikatan agregat aspal. Parameter pengaruh air yang harus dicermati adalah durasi waktu air menggenang di atas permukaan jalan daripada tingginya genangan.
Watmove (2007) menyimpulkan pengaruh merembesnya air ke dalam pori-pori perkerasan karena drainase jalan yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan penurunan sebesar 30%-50% modulus elastik pekerasan jalan. Fakta di lapangan memperlihatkan genangan air di permukaan jalan lebih disebabkan sistem drainase jalan yang tidak terintegrasi dengan sistem tata air wilayah.
Faktor lain yang tidak kalah penting adalah mutu pelaksanaan konstruksi jalan. Mulyono (2008) menyimpulkan ada lima aspek teknis yang memengaruhi mutu pelaksanaan, yaitu: Pertama, ketepatan pemilihan material; Kedua, ketepatan kualitas peralatan lapangan; Ketiga, ketepatan pengujian mutu; Keempat, ketepatan disain; Kelima, kompetensi pelaksana di lapangan.
Fakta lapangan menunjukkan ketidaktepatan pelaksanaan yang terjadi karena lemahnya pengendalian aspek mikro oleh kontraktor dan pengawas.
Kecepatan perbaikan
Jalan rusak yang berlubang dan bergelombang merupakan awal defisiensi keselamatan jalan. Aspek keselamatan dalam pengelolaan jalan harus ditempatkan sebagai target prioritas yang tidak dapat ditawar sehingga tidak perlu menunggu puluhan nyawa melayang, tapi satu nyawa pun harus disikapi dengan serius.
Di sini pentingnya respons cepat perbaikan jalan yang terlihat belum dilakukan di jalan-jalan penting di Jakarta. Kondisi permukaan yang berlubang dan tidak terlihat karena digenangi air sangat membahayakan pengendara. Penanganan darurat dan manajemen rambu peringatan harus dilakukan sambil menunggu konstruksi permanen saat kondisi kering.
Salah satu kendala yang sering diungkapkan penyelenggara jalan adalah ketentuan Keppres 80/2003 yang mensyaratkan tender terbuka sehingga memerlukan jeda waktu dalam tender penanganan jalan.
Terobosan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kontrak multi tahun berbasis kinerja (performance based contract) kepada kontraktor, sehingga tidak ada alasan untuk tidak segera memperbaiki kerusakan jalan dalam jangka waktu terkontrak.
Langkah aksi lain yang perlu dilakukan adalah melakukan audit mutu konstruksi jalan, audit sistem drainase dan tata air penunjang, serta audit beban muatan lebih angkutan barang. Kontrak berbasis kinerja dapat juga dilakukan dengan membundel pengelolaan jembatan timbang dengan pemeliharaan jalan.
Dalam jangka menengah, perlu dilakukan pemikiran kembali untuk membagi beban jalan raya dengan moda rel kereta api (KA). Saat ini, 85% penumpang dan 90% distribusi barang melalui jalan raya. Inilah saatnya melakukan percepatan revitalisasi KA sehingga angkutan KA barang dapat lebih didayagunakan untuk mengurangi beban jalan raya.
URL Source: http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL
Bambang Susantono & A. Taufik Mulyono
Ketua Umum dan Wakil Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia
