Anomali Antipartai di Indonesia

Oleh M. Alfan Alfian

Koran Sindo, 1 April 2008

Melihat gelagatnya, jumlah partai politik peserta Pemilu 2009 tak makin berkurang. Jumlahnya bisa 30-an partai. Mengapa partai-partai politik di Indonesia tak kunjung susut? Salah satu penjelasan atas fenomena tersebut justru dapat diberangkatkan dari perspektif antipartai. Pandangan atau sikap antipartai merupakan reaksi atas jatuhnya wibawa dan martabat partai-partai politik, karena mereka dianggap gagal menjalankan fungsi-fungsi mulianya. Akibatnya, partai-partai pun memperoleh cemooh dari publik, tidak hanya karena gagal memberikan pendidikan politik, tapi juga dinilai sudah terlampau jauh dari memperjuangkan aspirasi publik.

Partai juga dituduh terlampau mementingkan pragmatisme politik, antara lain dengan menempatkan diri sebagai semata-mata kendaraan politik bagi “yang memerlukannya”. Karena itu, partai segera dituduh juga bertanggung jawab atas pembengkakan ongkos politik dalam pemilu legislatif, presiden, ataupun kepala daerah. Partai menjadi dikenal demikian oligarkis, mekanistik, nepotistik, dan pragmatis. Tanpa pelicin, “mesin partai” tak jalan. Yang dimaksud “pelicin” ialah apa yang pernah disitir almarhum Nurcholish Madjid sebagai “gizi” atau, konkretnya, uang. Akibatnya, politik uang susah dicegah. Kekuatan finansial pun dapat dipakai untuk “membeli” partai.

Kubur partai

Ketidakpercayaan pada partai-partai disebabkan oleh banyak hal, tapi biasanya terkelompokkan dalam alasan ideologis dan non-ideologis. Dalam konteks alasan penolakan ideologis, partai-partai telah dituduh menghambat stabilitas dan kemajuan atau merontokkan persatuan dan kesatuan bangsa. Gontok-gontokan politik 1950-an ditengarai akibat jorjoran ideologi aliran partai-partai. Pada pertengahan 1950-an Presiden Sukarno makin menunjukkan gelagat antipartai yang sengit. Konflik partai-partai dianggap sudah kebablasan dan mengancam persatuan. Karena itu, Bung Karno berpendapat partai-partai perlu dikuburkan.

Reaksi antipartai Sukarno ini sesungguhnya dapat dipahami dengan menelusuri pandangan-pandangan politiknya terdahulu. Pada usia dini kemerdekaan, Bung Karno menghendaki diterapkannya sistem partai tunggal. Tapi Wakil Presiden Mohammad Hatta justru bermanuver membuka keran untuk diterapkannya sistem multipartai di negara yang baru terbentuk itu.

Walaupun Bung Karno menang dalam “perlombaan politik” era 1950-an dengan senjata pamungkas “Dekrit Presiden 5 Juli 1959″ yang didukung tentara, nyatanya tidak semua partai terkuburkan, kecuali Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) saja yang diklaim “kontrarevolusioner”. Bung Karno lantas bereksperimen mengendalikan partai-partai ke dalam poros politik nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom. Jadi, bukan penguburan partai-partai, melainkan pemusatan kekuasaan pada sosok Bung Karno di era Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy) itu.

Sepeninggal Bung Karno, reaksi antipartai masih bertahan, bahkan dijadikan arus utama (mainstream) kepolitikan Orde Baru. Para peletak dasar Orde Baru amat menekankan sikap antipartai itu, dengan selalu mengkampanyekan bahwa jorjoran politik dan ideologi ala 1950-an hanya akan menghambat stabilitas dan pembangunan. Kehadiran Golkar tak lepas dari reaksi antipartai, dan merupakan antitesis dari eksistensi politik aliran partai-partai (Leo Suryadinata, 1989).

Orde Baru kemudian mendesain paksa partai-partai untuk berfusi, dan konsisten dalam membonsai mereka. Pasca-fusi, wacana pembentukan partai ditabukan. Namun, pertengahan dekade 1990, Sri Bintang Pamungkas nekat mendirikan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) dan Budiman Sudjatmiko mendirikan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Tentu saja, dua partai itu dinyatakan ilegal dan inkonstitusional.

Dua ekspresi

Itu semua telah menjadi kenangan masa lalu. Sepeninggal Orde Baru, kecenderungan antipartai tidak lagi ditandai oleh ketidaksukaan atas menonjolnya ideologi aliran, tetapi lebih pada ketidaksukaan publik atas terlampau pragmatisnya partai-partai. Fenomena tersebut hadir seiring dengan bermetamorfosis dan bermunculannya partai-partai itu sendiri. Proses politik pasca-pemilu 1999 dan 2004 berikut segala drama politik menyertainya, semakin membuat fluktuasi antipartai menanjak.

Sebagaimana ditulis Paige Johnson Tan (2002), “Anti-party attitudes and the anti-party reaction are important because they carry within them the seeds of delegitimating the political parties in time.” Partai-partai tak sadar telah mencelakakan dirinya sendiri, dengan makin banyaknya peristiwa politik yang melibatkan mereka, tapi tidak populer di mata publik. Partai-partai semakin kelihatan egois dalam praktek-praktek politik di parlemen. Artinya, tampaknya proses delegitimasi partai pun semakin menguat.

Partai-partai hanya menjadikan rakyat sebagai tangga politik untuk menaikkan derajat para kadernya untuk menjadi wakil rakyat dan pemimpin eksekutif. Alih-alih berterima kasih, aspirasi rakyat justru kemudian banyak dilupakan. Tapi partai-partai tentu saja tidak mau dituduh tidak menjalankan aspirasi dan amanat rakyat. Ada dua ekspresi atas fenomena reaksi antipartai pada era sekarang: membutakan diri dari partai atau memilih menjadi penganut golongan putih (golput) yang konsisten; atau sebaliknya melakukan tindakan politik yang anomalik, yakni dengan mendirikan partai baru.

Ekspresi golput mudah dipahami, karena ini yang paling lazim. Istilah golput dipopulerkan oleh Arief Budiman dan rekan-rekannya di usia dini Orde Baru, yang dimaksudkan sebagai ajakan untuk tidak menggunakan hak politik dalam setiap kali pemilu Orde Baru yang didesain untuk memenangkan Golkar itu. Tapi kemudian istilah ini masih demikian populer hingga kini. Pada masa Orde Baru, menganjurkan golput merupakan tindakan subversi. Tapi pada era reformasi tidak lagi demikian.

Anomali politik

Yang menarik adalah ekspresi antipartai yang anomalik, yakni tatkala ketidaksukaan pada partai-partai politik justru direspons dengan pendirian partai-partai tandingan. Hampir semua partai baru yang saat ini siap diverifikasi Komisi Pemilihan Umum memiliki sejumlah alasan untuk hadir, di antaranya kekecewaan mereka pada partai-partai lama.

Karena itu, dapat dipahami mengapa pola kehadiran partai-partai baru cenderung merupakan duplikasi atas partai-partai lama. Yang berbeda hanya simbol, merek dagang, serta tokoh-tokohnya, bukan pada tema-tema yang ditawarkannya. Ketika praktek demokrasi langsung meninggalkan pengalaman sedemikian rupa dalam khazanah politik kita, penanda utama atau ikon partai kian mengerucut pada tokohnya. Artinya, ada fenomena personalisasi partai.

Partai yang telanjur bergelayut pada tokoh atau figur akan suram masa depannya apabila tidak diikuti oleh penguatan kelembagaan partai. Lembaga partai yang kuat otomatis ditopang oleh kesisteman yang kukuh, nilai-nilai dasar partai yang dihayati, otonom dan demokratis dalam pengambilan keputusan internal partai, depersonalisasi partai, berwibawa serta memiliki pencitraan politik yang kuat.

Ekspresi antipartai yang anomalik di Indonesia, di mana ketidaksukaan atas partai-partai (lama) direspons dengan pembentukan partai-partai (baru), merupakan cermin dari gigantisme politik. Ada yang sakit dari partai-partai politik, dan solusinya perlu diet politik. Tapi alih-alih melakukan diet, yang terjadi adalah penggemukan atau peraksasaan politik yang ditandai dengan membesarnya jumlah partai. Akibatnya, proses politik kita tidak semakin mengarah pada kondisi sistem multipartai sederhana.

Sesungguhnya sangat banyak partai tidak menjadi soal, apabila ditopang oleh pola koalisi politik yang konsisten. Penyederhanaan partai bisa diartikan juga sebagai penyatuan partai-partai melalui koalisi politik. Tapi, itu belum juga terjadi di sini. Praktek demokrasi “checks and balances” kepolitikan kita masih demikian rancu.*
URL Source: http://korantempo.com/korantempo/2008/04/01/Opini/krn,20080401,71.id.html

M. Alfan Alfian
Mahasiswa S-3 Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta